Dukung Pengurangan Subsidi Energi, Ketua Banggar DPR: Saatnya Direalokasi untuk Keperluan Masyarakat Miskin

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilam Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengatakan subsidi tepat sasaran akan mengurangi beban subsidi di APBN tahun ini sebesar Rp502 triliun, yang cenderung banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dengan demikian, sudah saatnya mendukung pengurangan subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas Kesehatan dan pendidikan.

"Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat, artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa meredam tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangan resmi dikutip Antara, Jumat 26 Agustus.

Ia mengungkapkan dana sebesar subsidi energi 2022 idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain. Bahkan, dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan perkiraan investasi Rp142,8 miliar per kilometer (km).

Anggaran subsidi energi bisa digunakan pula untuk anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 227.886 unit, diperkirakan butuh investasi Rp2,19 miliar tiap SD, 3.333 unit Rumah Sakit (RS) skala menengah dengan besaran investasi Rp150 miliar per RS, serta 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per puskesmas.

Untuk mendorong barang-barang produksi, khususnya oleh UMKM yang menopang barang konsumsi sehari hari rakyat, lanjut Said, pengalihan dana subsidi dan kompensasi BBM salah satunya dapat difokuskan kepada subsidi BBM untuk para pelaku UMKM yang secara teknis bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial.

Selain itu, realokasi anggaran subsidi energi bisa diarahkan untuk memperkuat program ketahanan pangan lantaran Indonesia masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi. Apalagi, Indonesia masih hanya melakukan swasembada beras, sementara komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan lainnya masih impor.

"Urusan kemandirian pangan sangat penting, sebab dengan ketergantungan pangan global rawan untuk menghadapi berbagai resiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita," tuturnya.

Di sisi lain, Anggota DPR itu mengatakan relokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada suplai impor minyak bumi.

Konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.

"Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama, padahal kita tahu lokasi lubang tersebut," ucap Said.