PALU - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan SPBU yang kedapatan melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi menggunakan jeriken tanpa adanya surat rekomendasi.
"Apabila masyarakat menemukan adanya SPBU yang melayani prioritas jeriken atau tangki modifikasi silahkan laporkan ke kami kapan kejadiannya, SPBU mana dan tim lapangan akan menindak melalui investigasi lebih lanjut," jelas Communication and Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Muhammad Iqbal Hidayatulloh dilansir ANTARA, Sabtu, 30 Juli
Iqbal mengatakan, Pertamina sudah mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) bahwa SPBU tidak boleh melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi.
"Ini tegas bawa per tahun ini kami mengeluarkan SOP dan surat langsung dari Pertamina ke SPBU untuk tidak melayani pembelian jeriken," sebutnya.
Menurut Iqbal, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 terhitung tahun 2022 menyebutkan pertalite bukan lagi jenis bahan bakar umum tetapi sudah masuk dalam jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP).
Terkait dengan aturan tersebut Pertalite sudah mempunyai kuota yang harus disalurkan dan tidak bebas dijual ke masyarakat.
"Kuota yang disiapkan pemerintah secara jumlah, menurun jika dibandingkan tahun 2021 sedangkan aktivitas ekonomi di tahun 2022 meningkat setelah pandemi," sebut Iqbal.
Berdasarkan data yang ada, kuota solar tahun 2022 untuk Sulawesi Tengah yakni 113.000 KL, sedangkan pertalite mencapai 322.000 KL.
"Realisasinya sekarang ini posisi sudah over kuota bukan dibandingkan kuota tahunan 2022 tapi kuota akumulatif pada bulan berjalan atau yang biasa disebut year to date Juni 2022," terangnya.
BACA JUGA:
Menurut Iqbal, peran Pertamina adalah mengatur agar kuota ini dari awal tahun hingga akhir tahun itu ada jangan sampai tiba-tiba kuotanya sudah habis otomatis kita tidak bisa menyalurkan.
"Jangan sampai tiba-tiba bulan Agustus kuotanya sudah habis, otomatis kami tidak bisa lagi menyalurkan," tutur Iqbal.