JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa fungsi intermediasi perbankan pada sepanjang 2022 diperkirakan bakal semakin membaik.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan intermediasi yang moncer terutama pada kredit produktif, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi, serta pada sebagian besar sektor ekonomi.
“Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang dilakukan, pertumbuhan kredit pada 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, menjadi dalam kisaran 9,0 persen sampai dengan 11,0 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga,” tuturnya dikutip Jumat, 22 Juli.
Perry menjelaskan, dari sisi penawaran standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor Industri, perdagangan dan pertanian seiring dengan membaiknya persepsi risiko kredit.
Kemudian dari sisi permintaan, pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan terutama di sektor perdagangan dan industri.
“Perbaikan kinerja tersebut meningkatkan kemampuan membayar dan belanja modal korporasi, serta meningkatkan permintaan pendanaan dari korporasi,” tuturnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Duarr! BI Prediksi Inflasi Bakal Meledak sampai 4,6 Persen di Akhir Tahun
21 Juli 2022, 17:34
Sementara itu, untuk pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 17,37 persen (yoy) pada Juni 2022.
Perry menerangkan pula bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio / CAR) perbankan Mei 2022 tetap tinggi sebesar 24,67 persen, dan rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) tetap terjaga, yakni 3,04 persen (bruto) dan 0,85 persen (neto).
Pada Juni 2022, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,13 persen (yoy), sementara intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,66 persen (yoy).
“Dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha,” tutup Perry.
