Bulog Siap Serap Daging Sapi yang Terinfeksi PMK jika Mendapat Penugasan

JAKARTA - Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, pada dasarnya pihaknya atau BUMN lainnya tentu siap jika ditugaskan dalam penyerapan hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK).

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, karena posisi Bulog sebagai operator, maka perlu adanya penugasan terlebih dahulu untuk penyerapan daging sapi atau ternak yang terinfeksi PMK.

"Sebenarnya keseluruhan BUMN pada intinya pasti siap (menjalankan) semua penugasan dari pemerintah," katanya dalam diskusi virtual, Kamis, 30 Juni.

Namun, kata Iqbal, perlu juga dipikirkan dampak dari sisi hulu hingga hilir jika dilakukan penyerapan daging sapi atau ternak yang terinfeksi wabah PMK. Menurut dia edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini harus dilakukan.

"Tadi disampaikan tidak bisa menjangkiti manusia PMK ini. Tapi ini harus dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang virus ini tidak menyerang manusia. Artinya problem PMK itu ada pada sapinya atau bukan pada konsumennya. Ini penting sehingga sapi yang dipotong dan didistribusikan tidak merisaukan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kebau Indonesia (PPSKI) meminta pemerintah melalui Perum Bulog untuk menampung ternak-ternak yang terinfeksi wabah penyakit mulut dan kaki (PMK).

Daging sapi maupun kerbau tersebut dapat menjadi buffer stock.

Ketua PPSKI Nanang mengatakan, Bulog yang sebelumnya mengimpor daging kerbau dari India sekarang bisa dialihkan pembelian untuk daging atau ternak yang terpapar PMK dari para peternak.

"Karena jumlahnya sudah bergerak sangat banyak maka kita meminta kepada pemerintah melalui Perum Bulog untuk sapi ini bisa menjadi buffer stock," katanya.

Menurut Nanang, cara ini dapat membawa dua keuntungan. Pertama, pemerintah tidak membuang-buang devisa untuk membeli daging impor dari India. Sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dari negara tersebut.

"Yang kedua, sangat membantu peternak dengan adanya suatu institusi pemerintah yang mampu, yang mau menampung ternak dalam kondisi kedaruratan seperti ini," ujarnya.