JAKARTA - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mempertanyakan data penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) milik pemerintah. Sebab, menurut PPSKI, data tersebut tidak sesuai dengan data riil di lapangan.
Ketua Umum PPSKI Nanang meyakini data penyebaran wabah PMK yang di-update setiap hari melalui website resmi siagapmk.id tidak ada seperlima dari data riil di lapangan. "Data (penyebaran PMK) yang muncul di data resmi pemerintah yang dirilis setiap hari, saya nyakin itu tidak ada seperlima dengan data riil di lapangan," katanya dalam diskusi virtual, Kamis 30 Juni.
Nanang mengatakan data yang di-update pemerintah memang data yang bersal dari petugas resmi. Namun, menurut Nanang, sebenarnya banyak juga dokter hewan mandiri, maupun mantri yang menangani kasus ini.
Karena itu, Nanang mengaku sangat sulit mendapatkan data resmi mengenai penyebaran wabah PMK dan jumlah hewan ternak yang sudah terjangkit wabah tersebut.
"Hewan yang ditangani oleh dokter hewan mandiri, mantri yang mandiri maupun yang diobati peternak sendiri itu luar biasa banyak. Jadi saya berkeyakinan bahwa data yang di rilis pemerintah itu ketinggalan atau data riilnya jauh melampaui. Kalau didata resmi disebutkan baru 200 ribuan ekor, saya yakin sudah di atas 1 juta ekor," ujarnya.
BACA JUGA:
Mengutip siagapmk.id, sampai dengan 30 Juni 2022, pukul 17.09 WIB tercatat bahwa penyakit PMK ini telah menyebar ke 19 Provinsi dan 223 kabupaten/ kota, dengan jumlah kasus yang sakit sebanyak 298.474 ekor, sembuh 98.834 ekor, pemotongan bersyarat 2.063 ekor, kematian 1.774 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 172.192 ekor.
Karena itu, Nanang meminta pemerintah aktif mengumpulkan data, tidak hanya dari petugas resmi. Tetapi juga dari setiap pendamping sehingga data yang dikemukakan bisa lebih riil.
"Saya juga sudah sampaikan rapat dengan Kementan, saya usulkan agar Kementan punya data pendamping. Sehingga ketika mengambil keputusan dalam mengambil tindakan tidak terlambat," jelasnya.
Terkait
