Desak Pemerintah Umumkan Harga Pokok Produksi Migor Curah, Anggota Komisi VII DPR: Harga di Pasaran Tak Jelas

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai salah satu penyebab carut-marut tata kelola minyak goreng di dalam negeri, karena pemerintah tidak jelas menetapkan berapa Harga Pokok Produksi (HPP) minyak goreng (migor) curah.

Karena itu, Mulyanto mendesak agar pemerintah segera mengumumkan berapa HPP migor ini sebenarnya. Menurut dia, hal ini penting agar diketahui besaran harga jual keekonomian yang wajar.

"Akibatnya terjadi ketidakjelasan soal harga migor di pasaran. Muncul argumentasi pengusaha bahwa HET (harga eceran tertinggi) yang ada kerendahan dan lain sebagainya," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni.

Bahkan, menurut Mulyanto, sampai hari ini harga migor curah di pasar tradisional jauh di atas HET yang ditetapkan. Harga pun dilepaskan mengikuti mekanisme pasar.

"Publik perlu tahu, sebenarnya berapa harga pokok produksi migor curah ini. Agar terang-benderang permainan harga migor dari tingkat produsen, distributor sampai di tangan masyarakat. Selama ini angka produksi tersebut terkesan tertutup," ucapnya.

Apalagi, kata Mulyanto, ada kesan HET yang ditetapkan jauh di bawah HPP, meski sudah disubsidi sekalipun. Bahkan, produsen-distributor ini menjual rugi dengan kebijakan HET ini.

"Akibatnya mereka enggan memproduksi migor curah tersebut. Terbukti Menperin mengeluh akan komitmen-nasionalisme para produsen dalam keikutsertaan pada program migor curah bersubsidi Kemenperin," ucap Mulyanto.

Mulyanto mengaku tidak yakin para pengusaha merugi dalam pasar migor yang oligopolistik. Di mana produsen lebih mampu mendiktekan harga di pasar. Menurut dia, yang ada justru sebaliknya, dari hari ke hari pengusaha migor ini semakin menumpuk kekayaaan, bahkan mereka termasuk menjadi orang terkaya di Indonesia.

Lebih lanjut, kata Mulyanto, apalagi fasilitas negara mereka nikmati mulai dari hak guna usaha (HGU) lahan sawit, perizinan pengusahaan kebun, pembangunan dan pengoperasian industri, perdagangan dalam negeri dan ekspor.

Bahkan, pemerintah turut membantu menyerap CPO domestik melalui program biofuel, yang semakin hari semakin meningkat volumenya.

Termasuk juga pemerintah sigap mengadvokasi soal isu sawit saat mendapat serangan dari masyarakat Eropa terkait tudingan, bahwa pengelolaan kebun sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.

"Pemerintah penting untuk mengumumkan kepada publik soal HPP migor curah ini, agar tegak prinsip transparansi dan fairness bisnis. Jangan masyarakat yang dikorbankan dengan migor yang langka dan mahal," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.