Hingga Mei 2022, Kapasitas Angkut Penumpang BisKita Trans Pakuan Capai 77,19

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melihat minat masyarakat Kota Bogor dalam menggunakan layanan transportasi massal BisKita Trans Pakuan semakin meningkat.

Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya load factor atau kapasitas angkut penumpang rata-rata BisKita Trans Pakuan di mana pada bulan Mei 2022 sudah mencapai 77,19 persen.

Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Tatan Rustandi menyebutkan, peningkatan load factor BisKita Trans Pakuan cenderung terjadi setiap bulan sepanjang tahun berjalan 2022 ini.

Pada bulan Januari 2022 tercatat load factor 43,8 persen kemudian selanjutnya meningkat berturut pada bulan Februari 2022 menjadi 47,37 persen, bulan Maret 2022 60,78 persen, bulan April 2022 61,33 persen dan Mei 2022 meningkat drastis menjadi 77,19 persen.

Dari empat koridor layanan BisKita Trans Pakuan data selama bulan Mei 2022 menunjukkan koridor dengan rute terpanjang yang menghubungkan antara Terminal Bubulak hingga Ciawi tercatat melayani penumpang sebanyak 131.703 orang dengan load factor tertinggi di antara semua koridor, yaitu sebesar 121,43 persen.

Sementara itu koridor dengan rute Terminal Bubulak- Cidangiang telah melayani penumpang sebanyak 97.987 orang dengan load factor mencapai angka 80,19 persen.

Selanjutnya Koridor Terminal Ciparigi-Stasiun Bogor selama bulan Mei mencatat load factor sebesar 76,14 persen atau 93.425 penumpang.

Adapun total penumpang koridor Terminal Parung Banteng-Air Mancur Bogor, jumlah penumpangnya mencapai 47.600 orang dengan load factor 37,51 persen.

Tatan mengatakan, peningkatan siginifikan pada bulan Mei 2022 tentunya sejalan dengan kembalinya aktivitas dan mobilitas masyarakat seperti sebelum pandemi COVID-19.

Namun, lebih dari itu, Tatan menyebut hal ini membuktikan masyarakat Kota Bogor masih percaya dengan layanan angkutan umum.

"Mereka yang kembali melakukan aktivitas padat seperti sebelum pandemi dan memilih angkutan umum masih banyak, kalau tidak banyak tentu tidak mungkin load factor BisKIta naik sedrastis itu," ucapnya.

Menurut Tatan, kepercayaan warga kota Bogor ini sangat berharga dalam rangka mendorong semaksimal mungkin penggunaan angkutan umum dan mengurangi kendaraan pribadi.

Masih perlu pembenahan

Dalam perkembangannya hingga saat ini, kata Tatan, operasional layanan BisKita Trans Pakuan masih membutuhkan pembenahan.

Salah satunya adalah penambahan halte dan rambu-rambu. Khususnya di koridor Terminal Parung Banteng-Air Mancur Bogor.

"Penambahan halte ini akan semakin memberikan kemudahan akses bagi warga kota, sehingga jumlah penumpang akan semakin optimal," kata Tatan.

Karena itu, Tatan sangat berharap Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan perhatian terhadap perlunya penambahan halte ini, mengingat hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Sekadar informasi, BisKita Trans Pakuan merupakan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis bus (Bus Rapid Transit) di Kota Bogor yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

Layanan ini merupakan bentuk subsidi Pemerintah Pusat dengan mekanisme Buy The Service (BTS) untuk pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Bodetabek di mana Kota Bogor terpilih menjadi pilot project.

Sejak diluncurkan November 2021 hingga kini BisKita Trans Pakuan melayani 4 koridor dengan jumlah armada bus sebanyak 49 unit.

Berbeda dengan subsidi konvensional, dalam mekanisme BTS Pemerintah tidak memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan armada bus.

Namun demikian, pemerintah menyusun dan menetapkan konsep layanan angkutan umum massal berbasis bus (Bus Rapid Transit) dengan standar pelayanan minimal tertentu.

Selanjutnya penyelenggaraan layanan ini dilelang kepada operator yang berminat, di mana operator yang terpilih dan mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan akan dibayar oleh pemerintah secara keseluruhan operasionalnya dalam bentuk rupiah per kilometer (km).

Pemerintah Kota Bogor yang wilayahnya terpilih menjadi pilot project memiliki kewajiban untuk mendukung dalam hal prasarana (halte dan rambu), manajemen rekayasa lalu lintas serta pengamanan koridor.

Selain itu, Pemkot Bogor juga berwenang untuk membuat kebijakan yang bersifat push policy untuk mendorong masyarakat kota Bogor lebih banyak meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum.