Bank Mandiri Gandeng BPKP Perkuat Pengelolaan Keuangan Pemda Secara Digital
Seremoni penandatanganan kerja sama Bank Mandiri dan BPKP (Foto: Dok. Bank Mandiri)

Bagikan:

JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk disebutkan telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendukung strategi digitalisasi transaksi finansial pemerintah daerah (pemda).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan sinergi yang dibangun sangat penting dalam mendukung agenda pemerintah bidang transaksi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.

“Bank Mandiri akan menyiapkan layanan reporting atas keberhasilan transaksi SP2D secara harian,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa, 31 Mei.

Menurut Darmawan, strategi ini sangat efektif dalam memonitor anggaran pemda secara baik dan optimal demi kepentingan masyarakat.

“Sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menjadi mitra keuangan utama pilihan nasabah dan masyarakat dengan layanan keuangan digital, kami terus menggali inisiatif kerjasama dengan berbagai stakeholder utama agar perseroan dapat semakin hadir di tengah masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengungkapkan, kolaborasi bersama BPKP dan pemda sejalan dengan produk perseroan yang dikembangkan.

“Layanan Bank Mandiri akan memberikan akses yang luas kepada nasabah wholesale, termasuk instansi pemerintah,” tegasnya.

Adapun, dalam kerja sama ini Bank Mandiri bakal melayani pencairan SP2D melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS).

Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing dan pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik.

Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerja sama ini ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono dan Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Riduan di Jakarta, hari ini.