4 Komitmen Pemerintah Atasi Permasalahan Air Bersih dan Sanitasi

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah Indonesia serius dalam mengatasi permasalahan di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan.

Hal itu dikatakan Basuki dalam pembukaan acara sector ministers’ meeting (SMM) 2022 yang dihadiri 69 menteri yang menangani sektor water sanitation and hygiene (WASH) dari 48 negara di seluruh dunia.

"Indonesia telah melibatkan berbagai stakeholders, termasuk dari pihak kementerian, organisasi sipil, hingga akademisi untuk mendiskusikan dan mereview draft komitmen SMM 2022. Sehingga, komitmen baru ini merupakan hasil dari konsultasi secara berkelanjutan dari berbagai pihak selama periode lebih dari setahun,” ujar Basuki dalam keterangannya, Kamis 19 Mei.

Dalam acara tersebut, Basuki mengutarakan empat komitmen utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan sektor WASH di Indonesia.

Pertama dengan meningkatkan komitmen politik serta investasi untuk mempercepat peningkatan di sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan, serta mengurangi tingkat stunting di Indonesia.

Sebab, pengembangan di bidang air dan sanitasi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus mengurangi stunting.

Komitmen kedua dengan cara memperkuat pemantauan dan pelaporan berbasis masyarakat untuk memastikan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan yang berkelanjutan.

“Untuk memastikan akuntabilitas dari sektor Air dan Sanitasi, kami mengembangkan sebuah sistem database yang terdiri dari manajemen sistem informasi untuk PAMSIMAS di sektor air minum, dan SANIMAS di sektor sanitasi,” kata Basuki.

Ketiga, pengembangan infrastruktur air bersih, sanitasi dan kesehatan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim.

“Sejak 2015 hingga saat ini, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan mengoptimalkan 231 waduk eksisting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim,” jelasnya.

Selanjutnya, komitmen terakhir dengan memperluas kerja sama dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk peningkatan sektor air bersih, sanitasi dan kesehatan.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim dari 4 persen menjadi 0 persen pada 2024. Strategi ini dapat dicapai melalui pendekatan pengembangan kawasan secara lintas sektoral,” pungkas Basuki.