Menteri Basuki Dorong Kementerian PUPR Percepat Belanja Infrastruktur
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong jajaran Kementerian PUPR untuk menjaga ritme dan mempercepat belanja infrastruktur dalam rangka mengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Tolong dipercepat, nanti akhir Mei 2022 kita lakukan Midterm Review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023. Tetapi langkah percepatan harus tetap menjaga kualitas produk dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, kompetitif, transparan, dan akuntabilitas," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Antara, Rabu, 11 Mei.

Menteri PUPR menambahkan bahwa belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, dengan menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.

Dalam belanja infrastruktur, Menteri PUPR menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri, apabila terpaksa impor harus diketahui Direktur Jenderal dan bila benar-benar tidak ada produksi dalam negeri.

"Pasca-pandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor," kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR juga menyampaikan apresiasi Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Mudik Lebaran tahun ini, termasuk kepada Kementerian PUPR dalam mempersiapkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan para pemudik.

"Presiden mengucapkan terima kasih atas manajemen arus mudik dan arus balik yang baik, sehingga tidak ada komplain yang menonjol. Alhamdulillah, walaupun masih dengan keterbatasan prasarana, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dapat merekayasa lalu-lintasnya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Pasti ada kekurangan karena trafiknya memang luar biasa. Untuk itu, kita akan evaluasi agar tahun depan dapat lebih baik lagi," demikian Menteri Basuki.