JAKARTA – Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengusung enam aksi prioritas dalam kerangka kerjanya. Hal tersebut dia paparkan ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI DPR hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Adapun, keenam prioritas itu adalah pertama peningkatan efektivitas kepemimpinan OJK. Dua, Penguatan struktur Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dan pasar modal. Ketiga, pelayanan satu pintu. Empat, peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan tindak lanjut.
Lalu, lima adalah kerja sama dan dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain. Serta yang keenam adalah sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga negara.
“Untuk 100 hari pertama kami akan meningkatkan kepabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan,” ujarnya melalui saluran daring, Rabu, 6 April.
BACA JUGA:
Adapun dalam program kerja satu tahun, birokrat yang juga tercatat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri itu bakal merealisasikan agenda pelayanan single window.
“Kami akan menguatkan kebijakan regulasi, mengidentifikasi dan menangani tumpang tindih peraturan, berkomitmen untuk memberikan masukan dalam Undang-Undang P2SK, dan kerja sama dengan KSSK secara lebih erat lagi,” tuturnya.
Sementara dalam dua tahun program kerja, Mahendra bakal menerapkan solvabilitas untuk IKNB.
“Kami siap menghadirkan Innovative OJK, yaitu teknologi baru of scale, seperti pembangunan berkelanjutan dan agenda perubahan iklim,” tutup Mahendra.
Terkait
