JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax menjadi Rp12.500 per liter mulai hari ini. Naiknya harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dikhawatirkan memicu bergesernya konsumen pengguna Pertamax ke Pertalite.
Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengatakan perlu antisipasi dampak lanjutan dari naiknya harga Pertamax. Karena, dia mengaku khawatir pemerintah malah terjebak masalah baru.
"Karena konsumen berpindah membeli BBM subsidi (Pertalite). Akibatnya keuangan negara malah semakin sulit," tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 April.
Karena itu, menurut Riko, pemerintah perlu menyiapkan skema pengendalian dampak kenaikan BBM. Setidaknya ada tiga hal yang perlu pemerintah perhatikan.
"Pertama, cegah kebocoran BBM dan subsidinya. Ini penting agar bisa terukur perubahan konsumsi," ujarnya.
Riko mengatakan kebocoran BBM yang dimaksudkan adalah peluang upaya sejumlah pelaku untuk menimbun atau menjual BBM ke luar negeri. Sehingga terjadi kelangkaan di dalam negeri.
Untuk pencegahan ini, Riko berharap pemerintah mengawasi ketat serta melibatkan TNI dan Polri. Karena BBM sebagai bagian dari kebutuhan yang menyangkut hajat orang banyak.
Kedua, menurut Riko, tindakan pemerintah adalah mengajak pengguna mobil kelas menengah tidak mengkonsumsi pertalite. Tetapi tetap mengkonsumsi Pertamax sambil mendorong perilaku hemat BBM.
BACA JUGA:
"Langkah ketiga adalah menyiapkan jaringan pengaman sosial. Karena kenaikan BBM non subsidi tetap berdampak secara ekonomi," ucapnya.
Riko menilai kenaikan BBM non subsidi, tetap memiliki dampak ekonomi makro. Artinya masyarakat kelas bawah akan terdampak dari kenaikan harga.
Apalagi, lanjut Riko kenaikan BBM non subsidi ini terjadi jelang Ramadan. Serta, bersamaan pula dengan kenaikan sejumlah barang lainnya sehingga semakin mempersulit masyarakat.
"Saya berharap pemerintah lebih bijak dan berperilaku sederhana," tuturnya.
Terkait
