JAKARTA - Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan buku pedoman Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (Siapik), pada Senin, 7 Maret. Disusun bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), buku ini dimaksudkan untuk memperluas edukasi pencatatan keuangan secara digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Buku ini telah memenuhi kaidah perbankan dalam melakukan analisis kredit yang dapat dimanfaatkan sebagai panduan bagi lembaga, instansi, atau akademisi dan perorangan, atau stakeholder lain yang akan menyelenggarakan program literasi Siapik," ujar Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Yunita Resmi Sari, dalam Peluncuran Buku Literasi Siapik secara daring, sebagaimana dilansir Antara, Senin, 7 Maret.
Tak hanya itu, peluncuran buku ini juga diharapkan dapat sebagai acuan bagi fasilitator Siapik yang sebelumnya telah memperoleh pelatihan untuk menyusun program edukasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Dalam buku ini disediakan materi pembelajaran untuk empat model literasi berdasarkan durasi dan kedalaman literasi yang akan dilakukan, yaitu sosialisasi, pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan untuk pendidik, dan bahan untuk pendampingan penggunaan Siapik.
BACA JUGA:
"Buku ini dilengkapi dengan berbagai tayangan materi pembelajaran. Ini diharapkan dapat mempermudah pihak yang berkepentingan melakukan edukasi pelatihan dan pendampingan Siapik kepada UMKM," ujar Yunita.
Dengan semakin mudahnya proses edukasi Siapik, menurut Yunita, diharapkan membuat lebih banyak UMKM menggunakan Siapik, menghasilkan laporan keuangan, dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
BI sendiri juga bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memberikan pelatihan pencatatan keuangan menggunakan Siapik untuk UMKM.
"Di tahun 2022 sinergi tersebut akan diperkuat oleh melalui pelaksanaan pelatihan, pendampingan, serta training for trainers secara masif dan berkala kepada lebih dari 1.500 UMKM dan 292 pendamping di seluruh wilayah Indonesia," tegas Yunita.
