Dekarbonisasi Energi, Sektor Ketenagalistrikan Paling Siap Terapkan Perdagangan Karbon
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Indrianti. (foto: Dok. Kementerian BUMN)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya melakukan perdagangan karbon atau carbon trading sektor ketenagalistrikan mulai kuartal II-2022. Pilot project perdagangan karbon ini bakal mengikuti standar nasional dan internasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Indrianti mengatakan, carbon trading tersebut akan mulai diterapkan pada April 2022.

"Terutama untuk subsektor listrik. Ini dimulai dari sektor yang sudah lebih siap," ujar Nani dalam Penandatanganan MoU Dekarbonisasi BUMN, Rabu, 2 Februari.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menambahkan, langkah perdana perdagangan karbon ini menjadi momentum yang baik.

"Sehingga kita bisa melakukan carbon offset market trading di sektor kelistrikan. Kita juga sudah bisa melakukan penilaian dan perhitungan base line penurunan supaya mekanismenya memang betul-betul bisa dijalankan," ujar Pahala.

Lebih lanjut, Pahala mengatakan untuk sektor lainnya di luar dari sektor ketenagalistrikan diharapkan bisa segera paralel bersiap guna mencapai target pengurangan emisi karbon (dekarbonisasi) yang telah ditetapkan pemerintah.

"Mungkin sektor-sektor lain secara paralel akan mulai mempersiapkan, bagaimana target penurunan dan juga inisiatif yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai hal tersebut dan mungkin juga di sini peran PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI yang kita harapkan dan ini juga merupakan follow up ataup un kelanjutan dari inisiatif kita di tahun lalu," tuturnya.

Pahala mengatakan bahwa dekarbonisasi ini merupakan perubahan yang sangat signifikan yang juga membutuhkan adanya BKI atau perusahaan survei yang mampu membantu menilai berapa sih emisi yang dihasilkan dan berapa hasil penurunan emisi.

"Semoga melalui inisiatif nanti kedepannya kita bisa koordinasi. Kita juga butuh masukan saran, dan arahan. Terutama dari Kementerian KLH supaya memang yang ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," katanya.