KSP Inisiasi Satgas untuk Tangani Isu Perdagangan Karbon dan Perubahan Iklim

Jakarta – Isu lingkungan jadi salah satu permasalahan yang tengah disoroti Kantor Staf Presiden. Untuk itu KSP membentuk satuan tugas (satgas) karbon untuk mendorong percepatan penanganan dekarbonisasi di Indonesia, lebih khususnya menyangkut perdagangan karbon.

Kehadiran tim satgas karbon diharapkan bisa lebih efektif mengurai hambatan terkait kebijakan dekarbonisasi, termasuk soal pendanaan dan koordinasi antar lembaga.

“Pembentukan satgas ini diinisiasi oleh Kepala Staf Kepresidenan bapak Moeldoko untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat upaya-upaya dekarbonisasi di Indonesia termasuk di dalamnya soal perdagangan karbon,” kata Ketua Satgas Karbon Kantor Staf Presiden, Ishak Saing, pada seminar seri pertama rangkaian Indonesia Carbon Care Initiative (ICCI) 2024 yang digagas Kantor Staf Presiden bersama Asosiasi Ahli Karbon Indonesia (ACEXI), di Jakarta, Minggu (12/5).

Ishak mengatakan, satgas karbon Kantor Staf Presiden akan mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai lapisan melalui kampanye tentang perubahan iklim. Satgas, sambung dia, juga akan melibatkan sektor swasta, baik melalui insentif keuangan, kemitraan publik-swasta, maupun regulasi yang mendukung investasi yang berkelanjutan. “Kolaborasi ini kita bingkai dalam Indonesia Carbon Care Initiatives (ICCI),” jelasnya.

Lebih lanjut, Ishak yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ini, menguraikan ICCI merupakan bentuk kolaborasi antara lima sektor utama. Yakni, akademik, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Melalui kolaborasi pentahelix tersebut diharapkan bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak terkait. “Manfaatnya termasuk inovasi yang lebih baik melalui gabungan berbagai perspektif, peningkatan akseptabilitas solusi di masyarakat, dan pengurangan risiko karena dukungan lintas sektor,” terangnya.

Ishak menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat proses dekarbonisasi di Indonesia. Percepatan dekarbonisasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, dan salah satu fokus utamanya adalah perdagangan karbon. Di mana pemerintah mengalokasikan kredit karbon sebagai insentif bagi industri dan sektor lainnya untk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Mekanisme ini tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikan, tapi juga menciptakan kesempatan ekonomi baru lewat perdagangan karbon di pasar internasional,” tegas Ishak.

Pada kesempatan itu, Ishak juga menyoroti konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang menjadi bagian penting dari strategi dekarbonisasi Indonesia. Di mana NEK menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan pengurangan emisi karbon, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pasar.

Pengembangan bursa karbon sendiri, sambung dia, menjadi langkah penting dalam memperluas infrastruktur perdagangan karbon, yakni dengan memberikan platform transparan dan efisien bagi pelaku pasar untuk membeli dan menjual kredit karbon. “Ini bisa mendorong pertumbuhan ekosistem karbon yang dinamis dan berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi inovasi teknologi hijau,” ujar Ishak.

Di waktu yang sama, Ketua Asosiasi Ahli Karbon Indonesia (ACEXI), Lastyo Lukito, menyambut baik pembentukan satgas karbon Kantor Staf Presiden. Menurutnya, inisiatif Kantor Staf Presiden untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam kerangka Indonesia Carbon Care Initiatives (ICCI) menjadi langkah positif untuk membantu akselerasi dekarbonisasi di Indonesia.

“Ini strategi yang tepat untuk mendukung upaya KSP mengakselerasi dekarbonisasi melalui perdagangan karbon dapat direncanakan dan diimplementasikan dengan komprehensif,” ucap Lastyo.

Sebagai informasi, workshop bertema “Percepatan Dekarbonisasi Indonesia untuk Mendukung Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim" juga menghadirkan pembicara dari kementerian dan lembaga. Di antaranya, Dr. Wahyu Marjaka, M.ENG, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Ditjen Pengendalikan Perubahan Iklim Kementerian LHK, Lufaldy Ernanda, Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, dan Endah Tri Kurniawaty, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).