Mantan Bos Bukalapak Rachmat Kaimuddin Bakal Isi Salah Satu di Antara 9 Pos Wakil Menteri yang Kosong?

JAKARTA - Mundurnya Rachmat Kaimuddin dari posisi Direktur Utama Bukalapak menimbulkan banyak pertanyaan. Bursa Efek Indonesia pun kembali mencecar manajemen PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terkait mundurnya Rachmat.

Dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin 3 Januari, BEI mempertanyakan tiga hal kepada perusahaan dagang elektronik itu. Pertama, alasan mundur CEO Bukalapak Rachmat Rachmat Kaimuddin, kedua soal calon pengganti, ketiga perihal dampak terhadap terhadap perusahaan yang baru saja IPO dan mengumpulkan dana masyarakat Rp21,9 triliun itu.

Mendapat cecaran pertanyaan itu, Sekretaris Perusahaan BUKA Perdana A. Saputro memberikan tanggapan, bahwa tidak ada dampak material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan keberlangsungan bisnis perseroan akibat mundurnya Rachmat. Para direksi lain yakni Willix Halim, Teddy Oetomo dan Natalia Firmansyah tetap menjabat dan menjalankan BUKA seperti biasa.

"Selama masa transisi dan dalam hal Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin berhalangan, maka Bapak Willix Halim, yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Direktur, akan bertindak selaku pejabat pelaksana tugas Direktur Utama Perseroan," tulis Perdana dalam surat penjelasannya.

Pengganti definitif dari Rachmat akan ditetapkan pada Februari 2022 mendatang. Tenggat ini masih merupakan rencana sementara sampai ditetapkan pengumuman pasti dari pemegang saham. Sedangkan alasan pengunduran diri Rachmat Kaimuddin ditegaskan karena akan masuk ke pemerintahan.

"Sebagaimana kami sampaikan dalam tambahan keterbukaan informasi Nomor 279/BL/CORSEC/SURAT/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, alasan pengunduran diri dari Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin adalah untuk melaksanakan pengabdian negara dengan bekerja untuk pemerintah," katanya.

Bakal jadi Wamen?

Pernyataan dari manajemen Bukalapak ini memantik spekulasi reshuffle kabinet segera dilakukan. Pasalnya saat ini Presiden Joko Widodo telah menyediakan 24 pos wakil Menteri dalam pemerintahannya.

Penambahan itu setelah pada pertengahan Desember lalu, Presiden menerbitkan Perpres No. 110/2021 tentang Kementerian Sosial dengan salah satu pembaharuannya terdapat pos wakil menteri. Dari pos wakil menteri itu, 9 di antaranya masih kosong.

Pos itu adalah Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikbud-Ristek), Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Pos wamen yang kosong juga ada di Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Koperasi UKM, Wakil Menteri Perindustrian, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Meski demikian, Rachmat Kaimuddin mengelak mengenai tugas negara yang disebutkan dalam surat Bukalapak. Dia tidak menjelaskan secara rinci apakah tugas negara yang dimaksud berupa direksi BUMN, menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo ataupun jabatan publik lainnya.

"Nanti tunggu saja ya sampai ada pengumuman resmi," ungkap Rachmat.