Pengusaha Geram E-commerce Dikuasai Asing Khususnya China: Harganya Sangat Murah Dibanding Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) geram masih banyak produk-produk asing, khususnya dari China yang dijual di e-commerce dalam negeri. Bahkan, pelaku usaha kecil dan menengah mengeluhkan bahwa harga produk-produk tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan barang-barang impor tersebut dijual dengan sangat murah, sehingga dapat dengan cepat menguasai pasar.

"Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok, itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 9 Desember.

Lebih lanjut, Hariyadi menjelaskan bahwa pemerintah sudah membuat kebijakan penetapan bea masuk sebesar 7,5 persen untuk barang dengan nilai di atas 75 dolar AS. Namun, belum berhasil menekan barang impor.

Maka dari itu, kata Hariyadi, pemerintah diminta mencermati permasalahan tersebut. Tujuannya agar tercipta persaingan usaha yang adil.

"Jangan sampai ada ketidakadilan lah gitu ya. Jadi jangan ada sampai melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah. Padahal harusnya tidak seperti itu," jelasnya.

Apindo pun memberikan catatan untuk pemerintah. Pertama yakni prioritaskan peningkatan akses broadband dan kualitas layanan untuk mendorong adopsi teknologi digital oleh UKM dan IKM.

Kemudian, lanjut Hariyadi, membantu agar pelaku usaha kecil tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan berbasis secara digital, legal, dan berorientasi global melalui pendampingan terstruktur dan terukur.

Karena itu, kata Hariyadi, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan antara instansi, sektor privat, dan dunia akademik. Hasilnya, nanti bisa dirancang program untuk memberdayakan UMKM.

"Dan juga akses untuk pembayaran elektronik. Akses untuk pasar ini juga perlu didukung," tuturnya.

Tak hanya itu, menurut Hariyadi, pemerintah juga harus memperluas akses domestik dan internasional terhadap investasi secara terbuka bagi semua sumber dan jenis modal. Hal ini agar UKM dan IKM diuntungkan dari akses yang lebih luas terhadap alat pembiayaan mikro secara online.

"Layanan pemerintah secara elektronik (e-government) juga perlu diperluas agar lebih banyak UKM bergerak naik dalam tingkat penggunaan digital," tuturnya.