Memahami Kemarahan Gen Z yang Berujung Demonstrasi Besar-besaran di Nepal

JAKARTA – Demonstrasi besar-besaran yang digerakkan Gen Z di Nepal menegaskan peran generasi muda sebagai aktor politik baru. 

The Times of India melaporkan unjuk rasa ini awalnya berjalan damai pada Senin (8/9/2025). Namun aksi tersebut berubah menjadi kerusuhan. Hampir 200 orang terluka dalam bentrokan dengan polisi.

Hingga Selasa (9/9), tercatat 20 orang meninggal dunia dan hampir 400 cedera akibat tembakan dan pukulan serta tendangan polisi. Kerusuhan pun menyebar ke berbagai penjuru Nepal. Anak-anak muda Nepal yang muak dengan sifat para pejabat pamer kemewahan di tengah kemiskinan dan pengangguran disebut menjadi pemicu utama kericuhan Nepal.

”Protes di media sosial cuma katalis. Frustrasi pada cara pengelolaan negara ini telah lama menjadi bara dalam sekam. Warga sangat marah,” kata jurnalis senior Nepal, Prateek Pradhan. 

Membungkam Kritik Rakyat

Di tengah meluasnya aksi demonstrasi yang diwarnai aksi keras polisi, pada Senin malam Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet mendadak.

Keesokan harinya, giliran Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli yang meletakkan jabatannya. Ia memberi surat resmi kepada Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, yang juga ikut mengundurkan diri. Pengunduran Poudel ini meninggalkan Nepal tanpa pemimpin di eksekutif di tengah situasi yang memanas.

Sementara itu, pengunjuk rasa membakar gedung DPR di Kathamandu. Gedung-gedung pemerintah dan rumah para pemimpin politik juga diserang.

Rumah pejabat yang dibakar antara lain rumah partai terbesar Kongres Nepal dan Presiden Nepal Ram Chandra Poudel, rumah Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, dan rumah pemimpin Partai Komunis Bersatu Nepal yang juga mantan PM Nepal Pushpa Kamal Dahal. Sebuah sekolah swasta milik Menteri Luar Negeri Arzu Deuba Rana juga ikut dibakar.

Aksi ini juga menelan korban jiwa dari lingkaran elite. Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal, meninggal seusai terjebak di rumah yang dibakar demonstran di Kathmandu. Meski sempat dilarikan ke Kirtipur Burn Hospital, ia meninggal dalam perawatan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paude juga dikejar dan diamuk massa.

Demonstrasi di Nepal awalnya terjadi sebagai bentuk protes atas pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap sebagian besar platform media sosial, termasuk Facebook, X, dan Youtube. Pemerintah beralasan perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.

Sebelum terjadi pemblokiran, orang muda Nepal kerap melancarkan protes serta kampanye antikorupsi di media sosial. Para elite pemerintahan gerah dengan protes tersebut, karena mereka dan keluarganya sering menjadi sasaran olokan di media sosial.

Warga melihat pemblokiran ini sebagai alat sensor dan hukuman bagi penentang pemerintah yang menyuarakan protes secara daring. Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menyebutnya sebagai upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan berekspresi dan melanggar hak-hak asasi.

Ketimpangan Elite dan Warga

“Hentikan korupsi, bukan media sosial,” teriak massa sambil mengibarkan bendera Merah dan Biru.

Teriakan ini bukan tanpa alasan. Setidaknya sejak 2008 kondisi politik Nepal diberitakan tidak stabil. Pemerintahan silih berganti meski yang menjadi pejabat masih di lingkaran yang sama.

Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli suka pamer kemewahan. Demikian pula dengan pendahulunya, PM Bahadur Deuba, tokoh dari Partai Kongres Nepal (NC) yang berhaluan kiri-tengah. Tak hanya itu, mereka juga membangun struktur kekuasaan yang melanggengkan patronase dan nepotisme.

Warga Nepal muak dengan sikap para pejabat dan keluarga mereka yang sering mamerkan kemewahan. Mereka mengunggah foto sedang dalam pesawat pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri dengan pakaian mahal. Padahal keluarga para elite ini diketahui tidak memiliki warisan harta. Mereka mendadak kaya raya setelah masuk politik.

“Semua ini membuat orang muda Nepal tidak puas. Mereka tidak melihat pilihan selain turun ke jalan,” kata jurnalis senior Nepal, Prateek Pradhan.

Praktik korupsi dan sikap elite serta keluarganya yang hobi pamer kemewahan terjadi di tengah kondisi warga Nepal yang kesusahan. Generesi Z menganggur dan sulit mencari pekerjaan, angka kemiskinan juga tinggi.

Menurut statistik pemerintah, penduduk Nepal berusia 15 sampai 40 tahun mencapai hampir 43 persen dari populasi. Sekitar 20 persen anak mudanya menganggur dan sulit mencari pekerjaan.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita menurut Bank Dunia hanya 1.447 dolar AS (sekitar Rp23 juta). Pemerintah Nepal menaksir, setiap hari hingga 2.000 orang muda pergi ke luar negeri untuk mencari kerja. Kebanyakan dari mereka akhirnya menjadi buruh harian lepas di Timur Tengah, Asia Tmur, dan sebagian Asia Tenggara.

“Protes di media sosial cuma katalis. Frustrasi pada cara pengelolaan negara ini telah lama menjadi bara dalam sekam. Warga sangat marah. Orang tidak tahan lagi dengan keadaan selama ini. Mereka mau perubahan,” ucap Pradhan.