Ekonomi Daerah Pulih: Saldo Rp10 Triliun Milik Pemprov DKI Mending untuk Atasi Krisis Air Bersih dan Polusi Udara

JAKARTA - Paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait APBN KiTa periode September 2022 menunjukkan kegiatan perekonomian di daerah sudah mulai membaik pada kuartal kedua tahun 2022. Penerimaan daerah dari sisi pajak dan retribusi daerah semakin meningkat 6,4 persen dibanding periode sama Agustus tahun lalu, dari Rp119,43 triliun menjadi Rp127,10 triliun.

Kenaikan berasal dari pertumbuhan jenis pajak yang bersifat konsumtif seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

“Aktivitas di daerah sudah luar biasa membaik dibanding tahun lalu. Kita lihat pajak hotel mencapai Rp3,62 triliun, melonjak 102,2 persen dibanding periode Agustus 2021. Hotel-hotel sudah mulai pulih,” kata Sri Mulyani pada 26 September 2022.

Lalu, pajak hiburan mencapai Rp870 miliar naik tajam 86,5 persen. Pajak restoran yang mencapai Rp7,43 triliun melonjak 63,6 persen dan pajak parkir mencapai Rp660 miliar naik dari 460 miliar.

Begitupun retribusi daerah naik 21,2 persen mencapai Rp5,75 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelanan kesehatan, retribusi penyeberangan di air, retribusi tempat penginapan/villa, dan retribusi tempat khusus parkir.

“Artinya, daerah-daerah sekarang sudah mampu mengumpulkan penerimaan asli daerah yang melonjak sangat tajam karena kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi sudah mulai pulih kembali. Ini hal yang positif. Juga mengonfirmasi bahwa perekonomian Indonesia pulih di kuartal kedua dan kita harap bisa bertahan terus hingga akhir tahun bahkan tahun ke depan,” terang Sri.

Bila penerimaan menunjukkan hal bagus, belanja di Pemerintah Daerah (Pemda) justru perlu ditingkatkan. Masih banyak Pemda yang memiliki simpanan bank cukup besar.

Sri Mulyani mengatakan posisi dana Pemda di perbankan per Agustus 2022 lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp203,42 triliun. Berdasarkan wilayah, nominal saldo tertinggi berada di sejumlah wilayah Jawa Timur yang mencapai Rp27,18 triliun. Sedangkan terendah di sejumlah wilayah Sulawesi Barat sebesar Rp1,12 triliun.

Adapun berdasarkan provinsi, Pemprov DKI Jakarta memiliki saldo bank tertinggi mencapai Rp10,94 triliun. Terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau hanya Rp345,26 miliar.

“Itu menunjukkan realisasi belanja daerah sampai Agustus 2022 belum optimal. Kita berharap daerah-daerah masih akan mengakselerasi belanjanya pada kuartal ketiga dan keempat sehingga bisa lebih mendukung pemulihan dan menjaga ketahanan ekonomi Indonesia,” pinta Sri Mulyani.

Percepatan Realisasi

Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai agar pembangunan daerah bisa terus bergerak dan berkelanjutan, pemerintah provinsi harus segera mengambil langkah untuk memanfaatkan dana yang ada sesuai dengan peruntukkan dan tepat sasaran.

“Bila saldo masih besar, artinya tidak ada pelayanan terhadap masyarakat,” katanya kepada VOI, Selasa (27/9).

Padahal, percepatan realisasi belanja daerah bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Masyarakat pun bisa langsung merasakan imbasnya.

“Kalau begini, DPRD harusnya manggil pihak Pemprov, kenapa belum dibelanjakan. Tugas DPRD kan mengawasi anggaran,” ucap Agus.

Ketika ditanya apakah perlambatan realisasi belanja akibat berakhirnya masa jabatan gubernur, Agus tidak menanggapi lebih lanjut.

“Ya, ada banyak faktor, banyak kemungkinan, bisa juga karena masa jabatan gubernur sudah mau habis atau bisa juga karena hal lain,” kata Agus.

Pengamat tata kota, Nirwono Yoga pun meminta Pemda bisa melakukan percepatan pembelanjaan daerah. Fokus kepada program-program dasar yang dibutuhkan masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja.

“Seperti subsidi kepada siswa yang tak mampu di seluruh sekolah negeri atau swasta agar seluruh anak mendapat akses pendidikan yang setara. Ini investasi paling berharga bagi masa depan bangsa,” ucapnya kepada VOI, Selasa (27/9).

Sementara, untuk Pemprov DKI, saldo bank ada baiknya digunakan untuk mengatasi dua masalah yang terbilang krusial.

“Pertama, ancaman banjir dan krisis air bersih. Kedua, untuk mengurai kemacetan dan menekan polusi udara,” tambah Yoga.

Sebab, bila melihat data Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 80 persen air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Jakarta bagian utara merupakan wilayah terparah dimana secara umum CAT air tanahnya mengandung unsur Fe (besi) dengan kadar yang tinggi serta kandungan Na (Natrium), Cl (Klorida), TDS (Total Disolve Solid) dan DHL (Daya Hantar Listrik) yang tinggi akibat adanya pengaruh dari intrusi air asin.

Selain krisis air bersih, Jakarta juga menghadapi problem penurunan muka tanah yang terjadi rata-rata 0-18,2 cm per tahun. Juga, polusi udara.

IQ Air mengukur konsentrasi Particulate Matter (PM) 2,5 udara Jakarta pada 28 September 2022, 10,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Sangat berbahaya, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Pekatnya polusi juga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. 

Anggota Komisi I DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri DPRD bersama Pemprov DKI akan segera membahas anggaran perubahan pada awal Oktober 2022. Kemungkinan saja terjadi perubahan peruntukkan bila memang program yang sudah dirancang sebelumnya tidak bisa berlanjut.

“Hemat saya, kita tunggu saja sampai tahun anggaran berakhir. Karena kan ini masih proses berjalan, ada beberapa kegiatan di Pemprov baru dibayarkan di akhir masa anggaran,” ucap Misan kepada VOI, Selasa (27/9).