Hambatan Membangun Tol Trans Sumatera: Lewati Konservasi Gajah hingga Aksi Kejahatan

JAKARTA - Pemerintah memberi tugas kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk menyelesaikan pembangunan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dengan total panjang keseluruhan mencapai 2.765 kilometer (km) pada tahun 2024. Berbagai hambatan pun dialami dalam proses pembangunan.

Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Mahbullah Nurdin berujar pemerintah dan Hutama Karya memiliki target agar Tol Trans Sumatera tersambung secara menyeluruh pada 2024.

"Kami berharap Hutama Karya bisa menyelesaikan tepat waktu. Kami masih optimis 2024 itu sudah tersambung," katanya, dalam diskusi virtual, Rabu, 25 November.

Nurdin berujar kehadiran Tol Trans Sumatera ini sangat dinanti. Sebab, tol ini mampu memberikan efek ganda bagi perekonomian sekitar maupun secara nasional. Apalagi, dengan adanya tol ini waktu tempuh menjadi lebih singkat.

"Kalau dulu belum ada tol dari Bakauheni sampai Palembang bisa 12 jam, sekarang tidak sampai 5 jam. Artinya ini penugasan yang memang betul-betul dijalankan oleh Hutama Karya yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah," ucapnya.

Ruas tol dari Kayu Agung sampai Jakabaring, kata Nurdin, sudah selesai dikerjakan oleh Waskita Karya. Artinya dari Selatan Bakauheni sampai Palembang sudah tersambung.

Sampai Oktober 2020, terdapat sembilan ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang telah beroperasi. Adapun kesembilan ruas tersebut adalah Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 140 kilometer, Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) 189 kilometer, Ruas Tol Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 33 kilometer.

Kemudian Ruas Tol Palembang-Simpang Indralaya sepanjang 22 kilometer, Ruas Tol Medan-Binjai 13 kilometer, Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62 kilometer, Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa sepanjang 43 kilometer.

Lalu Ruas Tol Aceh-Sigli Seksi IV sepanjang 14 kilometer dan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer juga telah beroperasi.

Hambatan Membangun Jalan Tol Trans Sumatera

Nurdin mengaku, hambatan yang dihadapi dalam pembangunan jalan Tol Trans Sumatera memang berbeda dengan proyek Tol Trans Jawa. Salah satu kendalanya adalah lahan yang akan digunakan untuk membuat jalur tol.

"Kendala pasti ada, seperti kendala lahan. Di sini kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Juga banyaknya dari lahan-lahan itu adanya lahan konservasi. Seperti Pekanbaru-Dumai, jalan tol itu kita melewati konservasi hewan," tuturnya.

Namun, kata dia, hambatan ini dapat diselesaikan dengan inovasi pembangunan terowongan gajah. Sebab, jalur tersebut memang jalur yang biasa dilalui gajah untuk bermigrasi.

"Jalurnya di situ. Sehingga kami tidak boleh menghalangi atau memutus jalur tersebut. Akhirnya kita dengan Hutama Karya sepakat untuk membuat jalur itu (terowongan gajah). Ini lah inovasi-inovasi yang mungkin (menyelesaikan) hambatan-hambatan yang ada di Trans Sumatera ini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto bercerita mengenai kondisi Tol Trans Sumatera. Ia menjelaskan bahwa banyak hambatan yang dialami dalam operasional tol pada masa-masa awal saat ini. Salah satunya mengenai trafik tol yang masih rendah.

Budi menjelaskan, dengan trafik Tol Trans Sumatera yang rendah ini, berdampak pada sejumlah persoalan lain. Di antaranya adalah timbulnya ancaman kejahatan bagi pengguna jalan tol.

"Karena itu kami menyediakan patroli tiap saat. Sehingga para pengguna tol ini akan aman dari gangguan keamanan di sekitar tol," katanya.

Tak hanya itu, kata Budi, sejumlah pengendara juga belum bisa melakukan penyesuaian terhadap kehadiran jalan tol baru ini. Khususnya para pengemudi truk angkutan berat atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menerobos masuk jalan bebas hambatan ini.

"Adanya truk-truk yang besar, istilahnya adalah ODOL, over dimension over load, ini merusak jalan tol dan juga mengancam keselamatan pengguna tol. Karena keberadaanya ini tidak standar dengan desain jalan tol ini," ucapnya.

Namun, Budi menegaskan bahwa Hutama Karya menyediakan fasilitas penyelamatan, kesehatan, dan juga pengamanan kendaraan di jalur Tol Trans Sumatera ini.

Hambatan lain yang dihadapi dalam membangun jalan tol ini adalah ketersediaan lahan. Kata Budi, beberapa daerah memang mengalami kesulitan, dan bertele-tele untuk mendapatkan pembebasan tanah.

"Tapi saya bersyukur banyak kepala daerah, masyarakat yang mendukung pembangunan jalan tol ini. Sehingga proses pembebasan lahan jalan tol ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar," katanya.

Kemudian, kata dia, hal lain yang menjadi hambatan adalah faktor cuaca. Menurutnya jalan tol ini yang terbesar adalah kegiatan pekerjaan timbunan tanah.

"Timbunan tanah ini akan sangat tidak bisa menerima kandungan air yang cukup tinggi. Maka oleh karena itu cuaca hujan sangat mengganggu sekali pembangunan jalan tol ini," jelasnya.

Namun, tantangan tersebut tidak menyurutkan niat Hutama Karya menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Budi Harto pun berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah ruas tambahan sepanjang 614 km, sebelum seluruh jalan tol ini bisa tersambung lengkap pada 2024.

Pengusaha Usul Sanksi bagi Truk yang Melanggar

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan mengakui terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalur Tol Trans Sumatera. Khususnya, truk kelebihan muatan atau over dimension over load (ODOL).

Tarigan mengatakan, pelanggaran tersebut amat membahayakan keselamatan pengguna jalan Tol Trans Sumatera. Mengingat umumnya pengguna jalan tol kerap menempuh kecepatan tinggi karena medan yang mulus dan trafik yang belum ramai.

Lebih lanjut, ia mengatakan pelanggaran tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh petugas di lapangan.

"Lemahnya kurang pengawasan (petugas). Akibatnya terjadi lonjakan truk ini beroperasi muatan hingga dua kali lipat dari muatan. Ini faktanya," katanya, dalam diskusi virtual, Rabu, 25 November.

Karena itu, Tarigan mengusulkan agar pemberian sanksi dapat dilakukan secara elektronik bagi pengemudi truk angkutan berat yang kerap menerobos Tol Trans Sumatera. Tujuannya untuk menutup ruang terjadinya aksi suap terhadap petugas lapangan.

"Ini sanksi elektronik tujuannya untuk menghindari preman atau oknum petugas yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan bagi ODOL. Sehingga perlu koordinasi pemerintah dan stakeholders terkait atas truk kelebihan muatan ini untuk keamanan pengguna tol (Trans Sumatera)," tuturnya.

Tak hanya sanksi, Tarigan juga meminta pengelola jalan tol untuk menyediakan gerbang tol otomatis (GTO) yang dilengkapi teknologi tertentu untuk mengantisipasi truk kelebihan muatan. "Sehingga truk over muatan dapat dikeluarkan dan diproses hukum untuk efek jera," jelasnya.