JAKARTA - Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, mengatakan pemerintah berkomitmen kuat untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan berbahai kebijakan afirmasi.
"Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan seperti yang sudah digariskan terkait dalam inpres maupun undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI, untuk menjadikan Papua aman dan sejahtera," kata dia, saat memimpin rapat tentang Papua di rumah dinasnya, di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 1 November.
Sejak beberapa hari lalu Presiden Jokowi berada di luar negeri untuk lawatan resmi ke Italia, Skotlandia, dan Uni Emirat Arab.
Ma'ruf juga mengatakan pemerintah telah menangani sebaik-baiknya fungsi konstitusional untuk pembangunan Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Polisi Terapkan Skema Penyekatan ke Massa Demo Evaluasi Jokowi-Ma'ruf Depan Sapta Pesona
28 Oktober 2021, 14:07 -
| BERITA
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Mahasiswa Akan Gelar Aksi Evaluasi Jokowi-Ma'ruf Amin
28 Oktober 2021, 07:55 -
| EKONOMI
Wapres: Industri Halal Berperan Strategis Tingkatkan Ekonomi Nasional
28 Oktober 2021, 04:31
Terkait kondisi keamanan di Papua, dia mengatakan situasi setempat sudah dalam keadaan aman, terlebih lagi dengan adanya penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX beberapa waktu lalu.
"Pada saat ini, situasi di Papua sudah dalam keadaan aman, terkendali dan kondusiif. Acara PON XX kemarin juga berlangsung dengan sukses dan Papernas (Pekan Paralimpiade Nasional) XVI yang akan dimulai 5 (November) juga akan berlangsung aman dan terkendali," jelasnya.
Untuk kondisi kondisi keamanan lebih lanjut, dia meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, untuk berkoordinasi dengan baik bersama TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara.
"TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan pengegakan hukum dan keamanan," katanya.
Sementara terkait kondisi pengungsi di Papua, dia meminta Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, untuk saling berkoordinasi.
"Kami menugaskan menteri sosial dan menteri kesehatan untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi dengan sebaik-baiknya, mengenai kesehatan, sosial dan dapur umumnya. Kemensos dan Kemenkes harus segera mengambil langkah," ujar dia.
