Pemkot Padang Baru Tahu Ada Kasus Kekerasan Anak Usai Ramai di Medsos, Ini yang akan Dilakukan
Penjabat Sekda Padang menandatangani komitmen perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Padang menuju kota Layak Anak/ Antara

Bagikan:

PADANG - Pemerintah Kota Padang melakukan deteksi dini kekerasan terhadap anak untuk meningkatkan perlindungan anak dari kasus perundungan, kekerasan hingga pelecehan seksual.

"Selama ini kerap terjadi kami baru tahu ada kasus yang menimpa anak setelah ramai di media. Ke depan dengan menggunakan perangkat yang ada akan dilakukan deteksi dini sehingga upaya penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Editiawarman di Padang, dilansir Antara, Senin, 4 Oktober.

Ia menyampaikan hal itu pada sosialisasi peningkatan peran media dalam rangka mewujudkan Padang menuju Kota Layak Anak.

Menurutnya jika peristiwa yang menimpa anak terlebih dahulu viral di media, artinya sudah lama terjadi.

"Ini artinya selama ini kejadian yang menimpa anak cenderung disembunyikan atau korban merasa malu untuk melapor," kata dia.

Oleh sebab itu DP3AP2KB Padang berinisiatif melakukan deteksi dini kasus kekerasan terhadap anak bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan.

"Pertama dengan jajaran dinas pendidikan yang berperan mendeteksi anak di sekolah jika ada yang bermasalah langsung ditelusuri," katanya.

Ia berharap deteksi dini di sekolah dilakukan lebih masif sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat diantisipasi sejak awal.

Kemudian, menurut dia, di DP3AP2KB juga ada kader perempuan pelaksana KB yang anggotanya ada di semua RW di Padang.

"Melalui kader ini kami wajibkan mendeteksi jika ada indikasi kekerasan terhadap anak dan perempuan di lingkungan masing-masing," kata dia.

Ia juga mengharapkan dukungan dari media dan seluruh masyarakat jika ada indikasi kekerasan terhadap anak agar segera dilaporkan.

Ia menceritakan ada kasus perundungan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum kemudian dilaporkan ke DP3AP2KB dan akhirnya difasilitasi sekolah di PKBM.

"Ini bisa terwujud karena adanya masyarakat yang proaktif melaporkan," katanya.