Dukung Usul Pemerintah, Golkar Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024

JAKARTA - Partai Golkar mendukung pernyataan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang mengusulkan pemilu digelar pada 15 Mei 2024. Golkar setuju dengan usulan tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan hal tersebut juga sudah disepakati dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, Senin, 27 September malam.

"Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua rapat menyatakan setuju (pilpres) tanggal 15 Mei," ujar Doli di gedung DPR, Selasa, 28 September.

Ketua Komisi II DPR itu mengungkapkan, usulan tersebut sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian. Saat itu, kata dia, pemerintah mengusulkan opsi 3, April, 24 April, 8 Mei, dan 15 Mei.

"Jadi putusan 15 Mei itu menurut saya dengan pertimbangan sangat matang dikaji dari berbagai aspek salah satunya soal efisiensi, efektivitas," ungkapnya.

Doli mengaku tidak masalah apabila nantinya masa kampanye harus dipersingkat. Sebab menurutnya, seluruh partai sudah punya pengalaman kampanye sebelumnya, yakni di pilkada 2020 lalu yang tadinya 90 hari menjadi 71 hari.

"Kalau dikurangi satu bulan saja saya kira tidak ada masalah karena prinsipnya begini, kami prediksi nanti pada tahapan sampai tahun 2024 suasananya masih paling nggak pasca pandemi. Jadi kebiasaan kita masyarakat untuk tetap jaga prokes masih terjadi. Oleh karena itu kami juga menghindari adanya kerumunan-kerumunan massa itu," kata Doli.

Berbeda dengan Golkar, Ketua Kelompok (Kapoksi) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi II DPR, Arif Wibowo, justru keberatan dengan usulan pemerintah.

Fraksi PDIP meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang dan mengkajinya secara komprehensif terkait usulan waktu tersebut

"PDIP keberatan pemungutan suara pada 15 Mei karena meminta menimbang ulang," ujar Arif.

Pasalnya, lanjut Arif, ada beberapa persoalan jika Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei. Salah satu paling krusial adalah bertepatan dengan datang bulan suci Ramadan.

"Kita melewati bulan Ramadan dan Lebaran, terutama bulan Ramadan itu bulan yang kita hormati. Sedianya tidak ada kegiatan politik apa pun," jelas Arif.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 pada 15 Mei. 

Dia menyebut, hal ini berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'aruf Amin, dan sejumlah kementerian terkait pada Senin, 27 September. 

"Pilihan pemerintah adalah 15 Mei," kata Mahfud.