Kemenkes Sebut 49 Ribu Kasus Aktif COVID-19 Belum Diperbarui Lebih Dari 21 Hari, Jateng Paling Banyak

JAKARTA - Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut masih ada 18,3 persen data kasus aktif di daerah yang belum diperbarui selama lebih dari 21 hari.

"Terdapat data kasus aktif di daerah yang belum diperbaharui lebih dari 21 hari jumlahnya sekitar 49 ribu kasus," kata Nadia dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Kamis, 26 Agustus.

Dari jumlah tersebut, lima provinsi yang memiliki jumlah kasus aktif belum ter-update paling banyak berada di Jawa Tengah sebesar 28,9 persen, Jawa Barat 24,6 persen, Papua 70,3 persen, Sumatera Utara 12,3 persen, dan Jawa Timur 10,5 persen.

"Kami mengimbau agar pemerintah daerah segera memperbaharui data tersebut. Data ini terus bergerak jumlahnya, mengingat masih ada data yang disampaikan yang merupakan data yang sudah lama," ucap Nadia.

Nadia menuturkan, kasus-kasus yang nantinya baru terilis ini akan kami rilis berdasarkan tanggal kejadian, sehingga tidak akan memengaruhi level situasi pandemi.

"Tentunya kementerian kesehatan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan update dan sinkronisasi data kasus aktif yang belum ter-update. Statusnya itu apakah sudah sembuh atau kasus meninggal," tutur dia.

Selain itu, Nadia juga menyampaikan bahwa masih ada sekitar 10 ribu kasus COVID-19 di Kota Depok yang belum tercatat dalam sistem satu data kemenkes, New All Record (NAR).

Sehingga, selama ini 10 ribu kasus tersebut belum ikut diumumkan dalam laporan perkembangan kasus COVID-19 harian. Lalu, Kemenkes akan merilis kasus tersebut pada minggu ini.

"Di minggu ini kemenkes akan merilis sekitar 10 ribu kasus dari kota Depok yang belum tercatat di sistem All Record," ungkap Nadia.

Nadia menuturkan, rilis 10 ribu kasus ini akan dilakukan karena saat ini Kemenkes dan Pemerintah Kota Depok baru menyelesaikan integrasi data COVID-19 antara daerah dan pusat.

"Jajaran pemerintah kota depok dan pusdatin kemenkes telah bekerja keras untuk menghubungkan kedua sistem, ini sehingga kita dapat meperoleh gambaran epidemiologi COVID-19 yang lebih nyata," pungkas dia.