Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemda Kembali Lakukan Pemetaan Program Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sehingga, dia meminta pemerintah daerah segera kembali melakukan pemetaan terkait program tersebut di wilayahnya masing-masing.

Hal ini disampaikannya saat membuka Rakornas Penurunan Stunting Tahun 2021: Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting yang ditayangkan secara daring.

"Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan, dan anggaran yang terkait percepatan penurunan di wilayahnya," kata Ma'ruf seperti yang ditayangkan dalam YouTube TP2AK Stunting, Senin, 23 Agustus.

Pemetaan tersebut penting dilakukan agar diketahui apa saja program yang masih berjalan di masa pandemi COVID-19 dan program mana saja yang belum merata dan terhenti.

Dari pemetaan tersebut, sambung Ma'ruf, pemerintah daerah diharap bisa kembali menyusun rencana kegiatan termasuk mengoptimalkan sumber pendanaan. "Sehingga seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima oleh kelompok sasaran," tegasnya.

Mantan Rais Aam PBNU ini juga meminta pencapaian penanganan stunting selama beberapa waktu belakangan harus tetap dijaga. Apalagi, selama tujuh tahun terakhir, angka stunting berhasil ditekan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019.

"(Angka, red) ini harus terus dipertahankan untuk mencapai target 14 persen pada akhir 2024," ungkap Ma'ruf.

Lebih lanjut, ia meminta semua pihak tanpa terkecuali untuk terus berkolaborasi demi mempercepat penurunan stunting. Kolaborasi, kata Ma'ruf, jadi hal penting karena masing-masing kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah punya peranan.

"Kementerian/lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing bahkan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, sampai pemerintahan desa juga memiliki berbagai program atau kegiatan yang terkait penurunan stunting," ujarnya.

Selain itu, peran serta kepala daerah untuk menjadikan penurunan stunting sebagai program prioritas juga diperlukan karena hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat.

"Komitmen saudara-saudara sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Kita semua harus bertekad dan bekerja keras agar target ini dapat dicapai," pungkasnya.