Hati-hati, 9 Provinsi Ini Masih Alami Kenaikan Kasus COVID-19 Pekan Ini

JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisaamito menyebut kasus positif secara nasional memang menurun. Sayangnya, masih ada 9 provinsi yang mengalami kenaikan kasus.

"Penting untuk diketahui bahwa masih ada 9 provinsi yang menunjukan kenaikan kasus mingguan pada minggu ini," kata Wiku dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Agustus.

Provinsi yang masih mencatatkan kenaikan kasus mingguan adalah Jawa Tengah yang naik 2.952 kasus, Bali naik 1.094 kasus, Papua Barat naik 667 kasus, Kalimantan Tengah naik 553 kasus, Sulawesi Barat naik 295 kasus, Aceh naik 247 kasus, NTB naik 208 kasus, Maluku naik 167 kasus, dan Jambi naik 41 kasus.

*Tentunya kita perlu berfokus pada 9 provinsi ini, karena artinya 9 provinsi ini menjadi penyumbang dari kenaikan kasus mingguan di tingkat nasional," ucap Wiku.

Wiku menuturkan, kenaikan kasus pada 9 provinsi ini berdampak pada angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, BOR, dan persentase posko yang terbentuk di wilayahnya.

Wiku mencontohkan perkembangan kasus di Provinsi NTB. Data menunjukkan, kasus positif mingguan di NTB masih bertambah 208 kasus dan diikuti dengan penruunan kesembuhan mingguan yang turun 348 kesembuhan.

Kematian mingguan di provinsi ini juga mengalami kenaikan sebesar 13 kematian, dan kasus aktifnya per tanggal 15 Agustus juga menunjukan peningkatan 99 kasus aktif dibandingkan minggu lalu.

"Kenaikan kasus di Provinsi ini menyebabkan masih meningkatnya BOR yaitu dari 29,10 persen menjadi 30,17 persen atau meningkat 1,07 persen," tutur Wiku.

"Salah satu penyebab tidak langsung pada kenaikan kasus pada suatu provinsi adalah pembentukan dan kinerja posko yang tidak maksimal pada wilayah tersebut dan hal ini tercermin di NTB di mana pembentukan poskonya masih terbilang rendah, yaitu baru sebesar 13,37 persen posko terbentuk," lanjutnya.

Dari kenaikan kasus di sejumlah provinsi ini, Wiku meminta pemerintah daerah harus konsisten membaca data perkembangan daerahnya masing-masing.

Dengan membaca data secara berkala, maka pemerintah dan masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan kasus dengan menyiapkan fasilitas kesehatan semaksimal mungkin dan penanganan kasus sedini mungkin.

"Apabila tidak ada perbaikan pada indikator-indikator yang disebutkan maka tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi pelonggaran PPKM di daerah tersebut. Atau bahkan peningkatan pengetatan PPKM apabila dinilai perlu," pungkasnya.