Jokowi: 99 Persen Kebakaran Hutan Terjadi Karena Ulah Manusia
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter @jokowi)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan harus tegas dan tanpa kompromi. Hal ini dilakukan dalam upaya penyelesaian permasalahan kebakaran hutan yang 99 persen terjadi akibat ulah manusia.

"Kami tahu 99 persen kebakaran hutan itu terjadi karena ulah manusia baik disengaja atau karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 23 Juni.

Dirinya juga meminta, penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan dengan maksimal. Dia mengingatkan, api kecil yang membakar hutan harus segera dipadamkan. 

"Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai harus cepat tanggap," tegasnya sambil menambahkan dia sudah meminta para kepala daerah dan pihak lainnya untuk cepat tanggap dalam masalah kebakaran hutan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, sejumlah daerah yang rawan kebakaran hutan masih punya waktu untuk mempersiapkan diri selama satu bulan. 

Sebab, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagian besar wilayah yang masuk ke zona rawan kebakaran hutan dan lahan akan masuk ke dalam musim kemarau di bulan Agustus. 

Sehingga, waktu yang ada ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan manajemen lapangan dengan koordinasi dan konsolidasi. 

Jokowi mengatakan, dalam upaya melawan kebakaran hutan dan lahan, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan harus ditingkatkan. Salah satunya, adalah dengan menggunakan sistem dashboard.

Menurut dia, sistem ini sudah digunakan oleh Polda Riau dalam memantau situasi di kawasan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga, dia menilai, jika semua wilayah yang rawan terjadi kebakaran menggunakan sistem ini maka bukan tak mungkin pengawasan akan akan menjadi lebih mudah.

Namun, selain pengawasan berbasis teknologi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki infrastruktur pengawasan sampai ke tingkat bawah dengan menggunakan Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Kepala Desa. 

Terakhir, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, Jokowi juga meminta penataan ekosistem terus dilakukan secara konsisten. 

Dia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Restorasi Gambut (BRG), dan Kementerian PU terus menjaga tinggi air muka dengan berbagai cara secara konsisten.

Tujuannya, agar lahan gambut tetap basah sehingga tidak ada lahan kering yang memicu kebakaran hutan.

"Tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, sumur bor, teknologi pembasahan lain, sudah kita lakukan. Hanya ini harus konsisten kita lakukan," pungkasnya.