Rawan Kebocoran Data Pribadi, Kemendag Janji Tertibkan Jasa Cetak Kartu Vaksin di Marketplace

JAKARTA - Kementerian Perdagangan menertibkan jasa cetak kartu vaksin di marketplace (lokapasar). Ini konon sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemendag menilai pencetakan kartu vaksin bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi sangat rawan akan kebocoran data pribadi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggrijono, mengingatkan masyarakat harus memperhatikan bahwa data pribadi merupakan milik pribadi yang penggunaannya harus didasarkan kepada persetujuan.

"Penyerahan tautan pesan singkat yang disampaikan oleh masyarakat yang diterima setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 dapat dianggap sebagai persetujuan penggunaan data pribadi,” ujar Veri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 12 Agustus.

Untuk mencetak kartu vaksin, lanjutnya, masyarakat akan diminta memberikan pesan singkat yang berisikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi COVID-19. Sertifikat vaksinasi COVID-19 memuat data pribadi seperti nomor identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau informasi pribadi lainnya.

“Karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin COVID-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 COVID-19 di Wilayah Jawa Dan Bali.

BACA JUGA:

| BERITA
Badan Kepegawaian Negara Dinilai Tak Hargai Ombudsman dalam Persoalan TWK
14 Agustus 2021, 13:08
| BERITA
Kendaraan Pelat B Mulai Padati Jalur Wisata di Bandung
14 Agustus 2021, 13:57
| BERITA
Nama Greysia Polii dan Apriyani Rahayu Diabadikan sebagai Nama Gedung di Jakarta
14 Agustus 2021, 13:42
| BERITA
'Pulangkan' 14 Gajah Liar Asia ke Habitatnya, China Kerahkan 25 Ribu Petugas dan 1.500 Kendaraan
14 Agustus 2021, 13:21
| BERITA
Trump Salahkan Biden sebagai Sebab Kebangkitan Taliban di Afghanistan
14 Agustus 2021, 11:29

Dilanjutkan dengan penerapan uji coba pembukaan secara bertahap untuk mal atau pusat perbelanjaan di wilayah yang diberlakukan PPKM Level 4 dengan mengacu pada panduan dasar protokol kesehatan pusat perbelanjaan yang diterbitkan Kemendag.

Dalam panduan tersebut masyarakat yang bepergian ke mal harus menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 atau kartu sudah vaksin COVID-19. Untuk mengetahui pengunjung telah menerima vaksin, pengelola akan meminta pengunjung melakukan pindai barcode di aplikasi PeduliLindungi.

Namun kata Veri, persyaratan menunjukan kartu sudah vaksin COVID-19 memberikan peluang bagi pelaku usaha jasa percetakan untuk menawarkan kepada masyarakat agar mencetak kartu sudah vaksin COVID-19 dalam bentuk kartu cetak kecil menyerupai kartu identitas dengan dalih memudahkan masyarakat membawa kartu tersebut.

"Saya berharap masyarakat sebagai konsumen memperhatikan kelayakan dari pelaku usaha yang melakukan pencetakan kartu sudah vaksin COVID-19. Khususnya untuk menjaga keamanan dan mengelola data pribadi," ucapnya.

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan data pribadi oleh pelaku pencetakan kartu sudah vaksin COVID-19, tambah Veri, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Dalam lokapasar terdapat berbagai penawaran jasa mencetak kartu sudah vaksin COVID- 19 yang dapat berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data pribadi," demikian Veri.

Tag: covid 19 vaksinasi covid 19 perlindungan data pribadi sertifikat vaksin