Jokowi Minta Indonesia Adaptasi Sistem Pendidikan Negara Lain

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengadaptasi sistem pendidikan di negara lain. Hal ini penting, dalam rangka melakukan reformasi sistem pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, masyarakat Indonesia akan menghadapi tantangan yang butuh penyelesaian berbeda. Sehingga reformasi ini sangat diperlukan.

Apalagi, pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sambung Jokowi, tak bisa lagi dilakukan berdasarkan cara di masa lalu. Pembentukan ini, perlu mengadaptasi cara baru yang sudah diterapkan oleh beberapa negara maju.

"Saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara cara yang telah berhasil mengatasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait peta pendidikan tahun 2020-2035 yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 4 Juni.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, ada beberapa negara yang bisa dicontoh sistem pendidikannya oleh Indonesia. Untuk sistem pendidikan anak usia dini, Indonesia bisa mencontoh Australia.

Kemudian untuk tingkat dasar dan menengah, Indonesia bisa mencontoh Finlandia. "Jerman untuk pendidikan vokasi dan di Korea Selatan untuk pendidikan tinggi," ujarnya.

Meski ingin sistem pendidikan meniru negara maju, Jokowi juga berpesan agar pendidikan karakter tidak tertinggal. Karena, seluruh SDM yang dibangun oleh Indonesia harus memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila dan norma budaya Indonesia. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar Kemendikbud bisa membuat target yang terukur terkait reformasi pendidikan ini. "Saya kira ini kita buat target yang tinggi biar kita optimis, semangat," tegasnya.

Terakhir, dia meminta semua pihak harus berpartisipasi dalam usaha memperbaiki sistem pendidikan ini. Kata dia, reformasi dunia pendidikan tak akan berhasil jika yang bekerja hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saja.

Sebab, reformasi dunia pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum dan metodelogi penilaian semata. "Tapi termasuk perbaikan infrastruktur, penyediaan aset teknologi, dan yang berkaitan dengan dukungan pendanaan," pungkasnya.