Bagikan:

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochammad Jasin angkat bicara perihal istilah pegawai Taliban yang sering disoroti saat terjadi polemik di KPK.  

Kata dia, istilah Taliban ini sebenarnya tak berkaitan dengan agama atau kepercayaan tertentu. Menurutnya, julukan ini justru muncul untuk menyinggung pegawai yang tak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun karena taat menjalankan peraturan serta kode etik.

"Taliban itu sebenarnya bahwa orang-orang itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diremote dari luarlah, gampangnya, karena dia taat pada peraturan perundangan dan taat pada kode etik," kata Jasin kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juni. 

Jasin mencontohkan, pegawai KPK yang kerap disebut Taliban itu tak pernah tergoda dengan tawaran pihak lain saat menjalankan tugasnya. Termasuk tawaran makan maupun dijemput saat kunjungan ke daerah untuk melakukan sosialisasi antikorupsi.

"Yang jujur itu (kemudian, red) disebut Taliban oleh teman-temannya. Sok bersih, sok suci gitu," tegasnya.

Jasin menyebut istilah Taliban ini mulai muncul ketika ada upaya melemahkan KPK dari mulai menyerang undang-undangnya hingga pegawainya. "Belum lama tidak ada istilah itu," ungkapnya.

Selain itu, dirinya memastikan KPK bekerja berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP) bukan berdasarkan hal lain maupun agama atau ketentuan di luar perundangan. Jasin juga menegaskan selama ini di internal komisi antirasuah tak pernah ada isu intoleransi maupun ekstremisme.

Karena itu, menurut Jasin, isu Taliban ini sebenarnya muncul dari luar KPK bukan dari internal. "Intinya keruman beragama di KPK itu sudah bagus sekali.Tidak ada yang ekstrem terhadap agama tertentu tidak ada," katanya. 

"Enggak toleransi, enggak ada itu. Memang di dalam kode etiknya didasari religiusitas, integritas tanggungjawab, keadilan kepemimpinan, gitu lah," pungkasnya.