Bangku Negeri Terbatas, DPRD Jabar Nilai Sistem PPDB Perlu Dirombak Total

BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat membongkar total aturan penerimaan murid baru (PPDB/SPMB).

Iwan menilai, masalah rebutan bangku sekolah negeri yang selalu bikin pusing orang tua setiap tahun terjadi karena jumlah sekolah negeri dan swasta di Jabar tidak seimbang.

Meski begitu, Iwan memberikan apresiasi kepada jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Dedi Mulyadi yang sudah bekerja keras mencari solusi alternatif. Upaya pemerintah daerah dalam merancang program baru demi memperluas akses pendidikan tahun ini patut diacungi jempol.

"Kita apresiasi usaha Pemprov untuk memperbaiki pendidikan di Jabar. Tapi ketimpangan kuota ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan sistem dalam waktu cepat. Pendaftaran tahun ini harus jadi momen pas buat berbenah supaya sistemnya lebih jujur dan terbuka," kata Iwan, Senin 1 Juni.

Iwan mengingatkan bahwa kerja keras pemerintah tetap butuh kawalan ketat agar tidak menimbulkan kepanikan di lapangan. Banyak orang tua murid yang cemas anaknya tidak bisa masuk sekolah karena kalah bersaing dalam sistem seleksi yang ketat.

Kalau melihat data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, jumlah bangku di sekolah negeri memang sangat sedikit. Seluruh SMA, SMK, dan MAN negeri di Jawa Barat kalau digabung cuma bisa menampung sekitar 363.067 siswa baru.

Rinciannya, untuk SMA negeri cuma ada 195.344 bangku. Sementara untuk SMK negeri hanya tersedia 124.217 bangku, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) jumlahnya paling sedikit, yaitu cuma 21.888 bangku saja.

Kondisi ini beda jauh dengan sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat justru punya daya tampung yang sangat luas dan longgar, yaitu bisa menerima sampai 546.116 siswa baru.

Melihat perbedaan angka yang sangat jauh ini, Iwan Suryawan menegaskan bahwa aturan hukum soal pendidikan di Jabar harus cepat diubah. Jika tidak ada aturan yang tegas, masalah anak putus sekolah gara-gara tidak kebagian bangku negeri akan terus berulang.

Politisi PKS ini menyebut, masalah lama seperti pindah alamat fiktif lewat Kartu Keluarga (KK) terjadi karena orang tua panik. Penumpukan pendaftar di satu sekolah saja baru bisa hilang kalau sistem pendaftarannya dibuat jujur dari awal.

"Pemerintah daerah tidak bisa jalan sendiri untuk membereskan masalah kuota pendaftaran yang ruwet ini. Harus ada kerja sama yang kuat antara pemerintah dan DPRD Jabar," ujar Iwan Suryawan.

Iwan juga meminta masyarakat mengubah pandangan bahwa sekolah swasta adalah pilihan nomor dua. Pikiran seperti itulah yang membuat semua orang menumpuk mendaftar di jalur zonasi sekolah negeri, sampai bikin heboh setiap tahun ajaran baru.

Demi menyelesaikan masalah ini, legislator dari daerah pemilihan Kota Bogor ini sedang mengawal perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan di Jawa Barat.

Tujuan perubahan aturan ini adalah agar cara penerimaan siswa baru bisa mengikuti perkembangan zaman digital dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Aturan baru ini nantinya diharapkan bisa menutup celah bagi oknum yang suka curang.

"Perubahan aturan ini sangat penting supaya kualitas sekolah bisa sama rata. Kita harus hapus istilah 'sekolah favorit' yang bikin semua orang menumpuk mendaftar di satu sekolah saja," jelas Iwan.

Selain mengubah aturan, Iwan juga mengingatkan Dinas Pendidikan Jabar untuk menjaga sistem aplikasi pendaftaran online mereka. Jangan sampai aplikasi tersebut eror atau macet lagi karena terlalu banyak orang yang mengakses di hari pertama.

DPRD Jawa Barat, kata Iwan, berjanji akan terus mengawasi jalannya pendaftaran ini sampai semua proses daftar ulang selesai. Mereka juga sudah menyiapkan posko pengaduan di kantor DPRD khusus untuk membantu warga yang kesulitan di lapangan.