JAKARTA – Pengamat politik Citra Institute, Efriza, mengungkapkan bahwa terjadinya fenomena ayah dan anak yang berhasil meraih suara signifikan di daerah pemilihan (dapil) yang sama, seperti kasus Adies Kadir dan putrinya, Adela Kanasya Adies menunjukkan hal-hal yang miris di internal Partai Golkar.
Pertama, pengabaian Partai Golkar terhadap prinsip keadilan dalam berkompetisi, di mana mereka lebih prioritas potensi kemenangan di pemilihan umum legislatif dengan mengabaikan keragaman dalam pemilihan.
Kedua, menunjukkan kelemahan Partai Golkar dalam memenuhi affirmative action untuk calon anggota legislatif dari perempuan.
“Dengan bukti yang memperlihatkan terjadinya politik kekerabatan, terindikasi yang diajukan memang legislator perempuan yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik,” ujar Efriza, Minggu, 17 Mei.
Ketiga, kasus Adies-Adela menunjukkan adanya pola penguasaan daerah pemilihan dengan mengabaikan model demokratis.
Hal ini sekaligus mempertontonkan pembangunan model hukum besi oligarki yang melecehkan peran dan fungsi partai politik dalam rekrutmen politik.
“Yang terbangun adalah 4L (lo lagi, lo lagi) atau 2KLL (Keluarga lo lagi, keluarga lo lagi). Jadi, antara Adies-Adela tidak sepenuhnya kesalahan dari mereka, malah mereka jeli melihat peluang untuk membidik daerah pemilihan agar keduanya bisa terpilih bahkan menjadikan daerah pemilihan milik keluarga,” terangnya.
Efriza menambahkan, yang patut disorot adalah pragmatisme partai politik dari kerja politik Partai Golkar yang hanya mengejar perolehan kursi lebih banyak, yang pada akhirnya mengabaikan proses rekrutmen dan proses kaderisasi yang lebih beragam, bahkan tidak terciptanya prinsip keadilan dalam berkompetisi bagi para kadernya.
Dia menilai, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar ditengarai memang watak dari partai tersebut yang lebih mengedepankan membangun identitas politik kekerabatan dalam proses pencalonan para anggota-anggota partainya. “Politik kekerabatan tidak bisa dimaknai sebagai bentuk sebuah penghargaan karena prestasi orang tuanya terpilih di dapil lalu diturunkan ke anaknya,” terangnya.
BACA JUGA:
Sebaliknya, dia melihat hal ini juga bisa menunjukkan kelemahan partai seperti terbatasnya kader-kader potensial di Partai Golkar. Atau, ada dugaan lain yang bernada tendensius, misalnya dugaan akan mahalnya ongkos politik untuk maju sebagai caleg.
“Baik secara proses internal maupun proses berkampanye dan pemilihan. Sebab bagaimanapun demokrasi di Indonesia masalahnya adalah ongkos politik yang mahal dan politik kekerabatan atau dinasti politik,” tukas Efriza.
