JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kementerian Haji dan Umrah mulai fokus pada persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) setelah 80 persen lebih jemaah calon haji dari Indonesia tiba di Makkah dengan kondisi umum yang baik.
Menurut Singgih, data menunjukkan bahwa mayoritas jemaah calon haji Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahunsehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas.
"Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jemaah secara menyeluruh," kata Singgih di Jakarta, Sabtu.
Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem di Armuzna, dia mengatakanlangkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
Menurut dia, beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat, di antaranya manajemen pergerakan jemaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan jemaah, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan pendekatan deteksi dini, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
BACA JUGA:
Singgih juga mengapresiasi langkah antisipatif yang telah disiapkan, termasuk penguatan skema transportasi jemaah dari Makkah ke Arafah dan pergerakan antarlokasi Armuzna, penyediaan tenda yang ramah jemaah, termasuk fasilitas pendingin dan sanitasi, distribusi konsumsi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan jemaah dan penyiapan layanan kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi.
Selainitu, tambah dia,layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah sejauh ini telah berjalan relatif lancar tanpa gangguan signifikan. Hal ini mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam penyelenggaraan haji nasional.
"Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,"katanya.
Dia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
"Penyelenggaraan haji adalah pelayanan publik berskala global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jemaah mendapatkan layanan terbaik,"katanya.
