Polisi Ungkap Penangkapan Ratusan Ikan Napoleon di Kepulauan Seribu

JAKARTA - Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana perikanan berupa pemanfaatan dan pengangkutan ikan dilindungi jenis Napoleon tanpa izin di wilayah perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta sebanyak ratusan ekor.

"Dari hasil penyelidikan, menemukan sebanyak 180 ekor ikan Napoleon di sebuah keramba pada koordinat 5°44’39.2”S - 106°36’25.1”E di wilayah perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara," kata Wadirpolairud Polda Metro Jaya, AKBP Bungin Masokan Misalayuk dilansir ANTARA, Senin, 11 Mei.

Bungin menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/11/IV/2026/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA METRO JAYA tertanggal 21 April 2026.

“Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemanfaatan ikan yang dilindungi tanpa dilengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Bungin menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka berinisial SH yang diketahui sudah melakukan aktifitas penangkapan dan penjualan ikan napoleon sejak tahun 2023 silam dan juga mengaku hasil tangkapannya dijual di dalam negeri.

"Kepada saudara SH dan berdasarkan hasil penyelidikan kegiatan penjualannya dilakukan didalam wilayah republik indonesia, Jadi belum ada terkait pengiriman sampai ke luar negeri, dan penjualan ini juga sudah dilakukanya sejak tahun 2023 sampai sekarang". Sambungnya.

Bungin menambahkan, ikan Napoleon termasuk satwa laut yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus).

“Jenis ikan Napoleon merupakan biota laut yang dilindungi sehingga pemanfaatan maupun pengangkutannya wajib memenuhi ketentuan dan perizinan yang telah diatur pemerintah,” katanya.

Bungin juga menegaskan Ditpolairud Polda Metro Jaya akan terus melakukan pengawasan terhadap praktik pemanfaatan sumber daya laut yang melanggar hukum, khususnya terhadap satwa yang dilindungi.

“Kami berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem laut dan menindak tegas setiap aktivitas perikanan ilegal yang berpotensi merusak sumber daya kelautan,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 butir ke-26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.