JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang hingga kini masih masuk kategori wilayah kumuh dengan tingkat kepadatan tinggi.
Menurut Pramono, kawasan Tambora menjadi salah satu titik yang akan diprioritaskan Pemprov DKI untuk dibenahi karena kondisi lingkungannya dinilai rawan, termasuk tingginya kasus kebakaran.
"Kalau Tambora memang salah satu kawasan yang RW-nya masih masuk dalam kawasan RW kumuh. Kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora," kata Pramono di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 10 Mei.
Ia menyebut Tambora masih tercatat dalam daftar 211 RW kumuh di Jakarta. Kepadatan bangunan dan permukiman yang berhimpitan membuat kawasan tersebut rentan terjadi kebakaran.
"Mudah-mudahan ke depan, Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh karena salah satu kebakaran tertinggi di Jakarta itu di Tambora, karena tingkat kepadatannya yang cukup tinggi," ujarnya.
Permukiman padat di Tambora selama ini memang kerap menjadi perhatian karena akses jalan sempit dan jarak antarrumah yang berhimpitan menyulitkan penanganan saat kebakaran terjadi. Dalam sejumlah kasus, api cepat merembet ke rumah warga lain karena minimnya ruang antarbangunan.
Pramono memastikan penataan kawasan Tambora akan menjadi fokus Pemprov DKI bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat.
"Sehingga dengan demikian, Tambora akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Barat," tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat masih ada 211 rukun warga (RW) kumuh di ibu kota pada 2026 dari total 2.759 RW. Meski jumlahnya turun dibanding beberapa tahun lalu, titik-titik permukiman kumuh masih terkonsentrasi di wilayah padat penduduk.
BACA JUGA:
Pramono menyebut angka tersebut menurun signifikan jika dibandingkan 2017 yang mencapai 445 RW. Meski demikian, hal ini menunjukkan persoalan kekumuhan di Jakarta belum sepenuhnya selesai.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen. Jadi kalau mau melihat sederhananya begini, dalam satu tahun pemerintahan saya dan lebih dikit lah ya, sekarang ini menjadi 211 RW," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 6 Mei.
Pramono memandang penurunan itu cukup berarti, meski tidak sepenuhnya diklaim sebagai hasil kerja pemerintahannya. Menurut dia, tantangan di lapangan justru semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk.
"Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," tutur Pramono.
Pemprov DKI kini memprioritaskan penanganan RW kumuh di wilayah dengan kepadatan tinggi. Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi fokus utama karena jumlahnya paling banyak.
"Di Barat paling banyak dan itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," urainya.
