JAKARTA - PBB mulai menyoroti cara lama dunia membaca kemajuan negara. Selama ini, banyak pemerintah terlalu terpaku pada produk domestik bruto atau PDB. Angka ekonomi naik, lalu dianggap semua baik-baik saja. Padahal, hidup warga bisa saja tetap berat.
Mengutip Xinhua, Jumat, 8 Mei, PBB pada Kamis mengusulkan cetak biru global pertama untuk membantu negara mengukur kemajuan dengan indikator yang melengkapi PDB.
Usulan itu tertuang dalam laporan berjudul Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet. Laporan tersebut disusun Kelompok Pakar Tingkat Tinggi Independen Sekretaris Jenderal PBB tentang Beyond GDP.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut laporan itu sebagai langkah penting untuk mengoreksi cara lama mengukur kemajuan yang terlalu bergantung pada PDB.
PDB memang masih menjadi ukuran utama kinerja ekonomi. Namun, kata Guterres, PDB tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran.
BACA JUGA:
Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock mengatakan laporan itu menawarkan dasbor berisi 31 indikator. Isinya mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk kemampuan masyarakat menghadapi bencana dan merespons krisis.
“Tujuan laporan ini bukan menolak PDB, juga bukan mengabaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi,” kata Baerbock dikutip Xinhua.
PDB bisa mencatat ekonomi tumbuh. Namun, angka itu tidak otomatis menjawab apakah ketimpangan turun, kemiskinan berkurang, lingkungan membaik, atau warga hidup lebih aman.
Nora Lustig, salah satu ketua kelompok pakar itu, mengatakan PDB mengabaikan ketimpangan dan kemiskinan. PDB juga tidak menangkap kerusakan lingkungan dan dimensi kesejahteraan nonmoneter seperti kesehatan, pendidikan, dan perdamaian.
Ketua lainnya, Kaushik Basu, menegaskan pertumbuhan tidak hanya soal uang. Pertumbuhan juga bisa berarti pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang membaik, seni, waktu luang, dan kualitas hidup.
Menurut Departemen Komunikasi Global PBB, dasbor baru itu mengacu pada kerangka indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs serta sistem statistik yang sudah ada. Karena itu, pemerintah bisa segera memakainya untuk membantu pengambilan kebijakan.
Laporan tersebut juga menyoroti dampak lintas negara. Artinya, kesejahteraan sebuah negara bisa dipengaruhi keputusan dan aktivitas negara lain.
Kelompok Pakar Tingkat Tinggi PBB tentang Beyond GDP beranggotakan 14 pakar global. Mereka ditunjuk pada Mei 2025 dan memiliki latar belakang ekonomi, statistik, kebijakan pembangunan, ketimpangan, keberlanjutan, serta kebijakan publik.
