JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berencana menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 7 Mei guna membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam program sekolah rakyat.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pertemuan tersebut bertujuan melaporkan seluruh proses yang telah dilalui dalam pelaksanaan program, sekaligus memperkuat transparansi penggunaan anggaran negara.
"Jika ada waktu, besok (7 Mei) kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses yang telah kami lewati," kata Yusuf dalam keteranganya, Rabu 6 Mei.
Menurut Gus Ipul, koordinasi dengan lembaga penegak hukum penting dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi program kerja pemerintah, terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara.
"Kami akan berkoordinasi, tentu ke kejaksaan, kepolisian, dan termasuk ke KPK," kata dia.
Ia menegaskan, Kementerian Sosial terbuka terhadap proses audit maupun pengawasan dari berbagai pihak, baik lembaga resmi maupun masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program sosial pemerintah.
BACA JUGA:
Gus Ipul menyebut keterbukaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, khususnya pada program prioritas, seperti sekolah rakyat.
"Sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," pungkasnya.
Program sekolah rakyat sendiri menjadi salah satu program sosial yang tengah disiapkan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Karena menggunakan anggaran besar, pengawasan terhadap pelaksanaan program dinilai penting untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai aturan.
