KPK Soroti Modus Korupsi Pengadaan Usai Viral Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah modus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Salah satu adalah rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat disinggung perihal polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar atau Rp700 ribu per pasang.

"Sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," kata Budi kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Mei.

Budi lebih lanjut menyebut saat ini KPK juga sedang melakukan kajian terkait SR yang merupakan program priotas nasional melalui Direktorat Monitoring. Sehingga, celah korupsi nantinya bisa ditutup.

"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ)," ujar dia.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," sambung Budi.

Menurutnya, pencegahan ini penting karena data penindakan KPK periode 2004-2025 menyebut ada 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus tersebut terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

"Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI)," ujarnya.

"Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori “waspada”,” sambung dia.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pihaknya akan melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan adanya pelanggaran pada pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat. Tak terkecuali dalam proses pengadaan sepatu sekolah.

“Untuk penganggaran nanti detilnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya, tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa. Untuk harga, tentu ya itu nanti kan alokasinya. Nah nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” kata Gus Ipul dikutip dari Instagram resminya.

“Intinya penganggaran di sekolah rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional,” tambah dia.

Dia memastikan pelaksanaan program ini akan dikawal secara baik agar tidak ada pelanggaran. Menurut Gus Ipul, pengawasan ini tidak akan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat.

“Kerjanya diawasi tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan,” tutur Gus Ipul.

“Lakukan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang ada. Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tandas dia.