JAKARTA - Wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka peluang partai politik membeli hak penamaan halte Transjakarta mulai mendapat respons. DPW Partai NasDem DKI Jakarta menyatakan ketertarikannya untuk ikut dalam skema tersebut.
Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menilai, kebijakan pengembangan bisnis antara BUMD DKI Jakarta dengan parpol itu tentu sudah melalui pertimbangan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemprov DKI.
"Pemprov DKI Jakarta, dalam membuat aturan itu, pasti ada konsultasi dan bila mana itu diizinkan dan diperbolehkan," kata Wibi kepada wartawan, Selasa, 14 April.
Bahkan, Wibi mengaku partainya tertarik dan mempertimbangkan untuk mengambil bagian dalam program naming right tersebut, termasuk kemungkinan membeli hak penamaan salah satu halte. Wibi bahkan membuka peluang lebih jauh jika skema serupa diterapkan pada moda transportasi lain, seperti MRT Jakarta.
"Kita ingin juga coba ambil satu halte nanti kita bayar naming right-nya, (jadi) halte Gondangdia NasDem. Tadinya malah saya berpikir kalau ada naming right di stasiun MRT, itu lebih keren lagi," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang bagi partai politik untuk terlibat dalam skema bisnis bersama Pemprov DKI dan BUMD, salah satunya melalui pembelian hak penamaan atau naming right halte Transjakarta.
Menurut Pramono, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menambah pendapatan daerah tanpa membebani APBD, di tengah kondisi fiskal yang disebut mengalami tekanan.
"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan memberikan bayar retribusi bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono, Jumat, 10 April.
Ia menegaskan, pemberian nama halte dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja, termasuk perusahaan maupun partai politik, selama memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah.
"Kami lakukan secara transparan ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Yang paling penting bayar,bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh," ungkap Pramono.
Pramono mengakui, kondisi APBD DKI Jakarta saat ini cukup berat setelah mengalami pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga Rp15 triliun. Meski demikian, ia memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa penurunan kualitas.
Ia mencontohkan sejumlah proyek penataan ruang publik yang tetap dilanjutkan, seperti revitalisasi taman kota hingga pengembangan kawasan berbasis transportasi.
"Kami tetap membangun taman bendera pusaka yang di Barito yang dulu kumuh sekarang Bapak Ibu sekalian boleh melihat taman Barito sudah begitu berbeda 24 jam buka. Sebentar lagi taman Semanggi juga akan kami selesaikan sekarang sudah mulai termasuk TOD-TOD atau bangunan-bangunan di pemberhentian MRT juga akan kami sempurnakan," jelasnya.
