Panglima TNI hingga Menhan Disorot dalam Pengusutan Kasus Andrie Yunus

JAKARTA — Desakan agar pertanggungjawaban dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ditarik hingga level tertinggi menguat. Sejumlah pihak menilai Panglima TNI hingga Menteri Pertahanan harus dimintai pertanggungjawaban untuk mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Hal itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta, Kamis 9 April, yang menyoroti relasi kelembagaan intelijen dan perlindungan HAM.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al A'raf, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus menjangkau struktur komando hingga level atas.

“Kalau kita lihat pola operasinya, sulit dibayangkan ini hanya dilakukan oleh empat orang tanpa adanya komando. Karena itu, level di atas seperti Kepala BAIS, Panglima TNI, bahkan Menteri Pertahanan harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Al A’raf.

Menurut dia, dalam sistem intelijen, setiap operasi memiliki rantai komando yang jelas sehingga tidak mungkin berjalan tanpa persetujuan atau sepengetahuan atasan.

Ia juga menilai, motif serangan terhadap Andrie Yunus lebih berkaitan dengan kerja-kerja advokasi yang dilakukan korban, termasuk isu reformasi sektor keamanan.

“Empat orang itu tidak punya kepentingan langsung. Yang harus didalami justru aktor di belakangnya,” tegasnya.

Senada, akademisi Firdaus Syam meminta pemerintah membuka secara transparan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Negara tidak boleh hanya berhenti pada pelaku teknis. Harus dijelaskan siapa aktor intelektualnya,” kata Firdaus.

Sementara itu, pakar militer dan geopolitik Connie Rahakundini Bakrie menilai pola kejadian menunjukkan indikasi operasi terstruktur, mulai dari perencanaan hingga eksekusi.

“Ini bukan peristiwa spontan. Ada tahapan sistematis yang mengarah pada operasi terorganisir,” ujarnya.