Jakarta - Presiden Prabowo Subianto tidak ingin lonjakan biaya avtur dibebankan untuk menambah ongkos haji. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April.
Menurut Dahnil, sebelumnya Garuda mengajukan kenaikan sekitar Rp7,9 juta per jemaa. Sementara Saudi meminta tambahan 480 dolar AS per jemaah, atau sekitar Rp8 juta. Dahnil menyampaikan, pemerintah masih menunggu perkembangan kondisi force majeure, termasuk dari Pemerintah Saudi, sambil melihat situasi lain yang ikut memengaruhi biaya penerbangan haji.
Meski ada tekanan biaya dari maskapai, Presiden tetap menghendaki ongkos haji turun Rp2 juta. Artinya, tidak ada kenaikan biaya haji yang ditagihkan ke jemaah. Kenaikan berbagai komponen itu, kata Dahnil, akan ditanggulangi oleh APBN dan dibahas lebih lanjut bersama BPKH terkait pengelolaan keuangan haji.
Besaran beban yang disiapkan negara diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun. Angka itu merupakan total sementara dari seluruh kenaikan biaya yang muncul akibat lonjakan avtur dan komponen lain. Meski begitu, pemerintah masih akan menghitung ulang nilai finalnya.
