JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi cepat terhadap ratusan izin usaha pertambangan atau IUP yang dinilainya tidak jelas, terutama yang berada di hutan lindung dan kawasan hutan.
Perintah itu disampaikan terbuka di Istana Negara, Rabu, 8 April, dengan tenggat yang tidak ketat yakni satu minggu.
Di hadapan Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, dan pejabat tinggi pemerintah, Prabowo mengatakan negara tidak punya waktu untuk membiarkan izin-izin bermasalah terus menggantung.
“Saya telah memerintahkan Menteri ESDM, ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, bila hasil evaluasi menunjukkan izin-izin itu tidak beres, maka semuanya harus dicabut.
“Kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP, cabut semua itu,” ujarnya.
BACA JUGA:
Saat diminta laporan, Prabowo langsung menolak tenggat dua minggu. Ia memerintahkan hasil evaluasi diserahkan dalam waktu satu minggu.
“Evaluasi segera... satu minggu ya,” katanya.
Bagi Prabowo, langkah itu bukan semata urusan administrasi. Ia menekankan pemerintah harus membela kepentingan nasional dan rakyat, bukan kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok tertentu.
Perintah ini menjadi sinyal dari istana, izin tambang di kawasan sensitif kini masuk radar Istana. Yang tak jelas, diminta keluar.
