Bagikan:

JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Khallilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengingatkan agar penyelenggaraan Muktamar NU mendatang bebas dari praktik politik uang. Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya mencederai proses pemilihan, tetapi juga berpotensi merusak masa depan organisasi.

“Sejak awal harus ditegaskan, politik uang adalah haram. NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram,” ujar Gus Lilur, Senin 6 April

Ia menegaskan, larangan politik uang bukan sekadar norma, melainkan arah yang akan menentukan kualitas Muktamar, apakah menjadi forum bermartabat atau sekadar arena transaksi.

Gus Lilur juga mengingatkan seluruh peserta Muktamar agar tidak terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai penerima maupun pihak yang mendistribusikan.

“Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya, terlebih jika bersumber dari praktik korupsi. Ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga berisiko hukum,” katanya.

Ia menilai keterlibatan politik uang berpotensi menyeret organisasi ke dalam persoalan serius, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Ini bukan sekadar menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU,” ujarnya.

Selain itu, Gus Lilur mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan pembersihan internal terhadap pihak yang terindikasi terlibat praktik korupsi guna menjaga integritas organisasi.

“NU harus menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, tetapi standar yang ditegakkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti citra NU yang dinilai terdampak isu tata kelola kekuasaan, termasuk dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji, yang menurutnya telah memengaruhi persepsi publik.

“Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, kepercayaan publik adalah modal utama. Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan itu,” kata dia.

Lebih lanjut, Gus Lilur mengingatkan agar NU tidak menjadi kendaraan politik kekuasaan. Ia menilai organisasi tersebut kerap menjadi sasaran berbagai kepentingan politik.

“NU harus menjaga independensinya. Jika tidak, NU akan kehilangan peran sebagai penjaga moral bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepemimpinan NU ke depan harus kembali pada figur ulama yang memiliki integritas, kedalaman ilmu, dan keteguhan moral.

“Muktamar ini bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi nilai apa yang dimenangkan,” kata Gus Lilur.