Parlemen Korea Utara Tetapkan Kembali Kim Jong Un sebagai Kepala Negara

JAKARTA - Majelis Rakyat Tertinggi (parlemen) Korea Utara secara resmi memilih kembali Kim Jong Un sebagai Ketua Komisi Urusan Negara. Jabatan ini mengukuhkan posisinya sebagai kepala negara sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Utara.

Berdasarkan laporan kantor berita negara KCNA, keputusan tersebut diambil dalam sesi pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-15 yang berlangsung pada 22 Maret 2026. Penetapan ini dilakukan setelah Korea Utara menggelar pemilihan umum parlemen pada 15 Maret sebelumnya.

Komisi Urusan Negara merupakan badan pemerintahan dan pembuat kebijakan tertinggi di Korea Utara. Menurut KCNA, terpilihnya kembali Kim Jong Un merupakan cerminan dari kehendak serta aspirasi bersama seluruh rakyat di negara tersebut.

Sebelum pengukuhan ini, Kim Jong-un juga telah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh dalam Kongres Nasional ke-9 yang digelar pada Februari 2026 lalu. Secara tradisi, parlemen akan bersidang pasca-kongres partai untuk mengesahkan keputusan strategis yang telah disepakati.

Selain menetapkan kepemimpinan tertinggi, parlemen baru Korea Utara dijadwalkan membahas beberapa agenda krusial, di antaranya:

Amendemen Konstitusi: Peninjauan ulang serta penambahan pasal-pasal dalam konstitusi negara.

Rencana Ekonomi Lima Tahun: Evaluasi dan implementasi target ekonomi yang telah diumumkan pada kongres partai.

Dalam pidato pembukaannya pada 19 Februari lalu, Kim Jong Un menegaskan bahwa partai yang berkuasa saat ini menghadapi tantangan besar.

"Partai menghadapi tugas bersejarah dan mendesak untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidup rakyat, serta mentransformasi semua aspek kehidupan sosial dan negara sesegera mungkin," ungkap Kim Jong Un sebagaimana dikutip dari pidatonya.

Sejak naik takhta pada tahun 2011, Kim Jong-un secara konsisten menempatkan perbaikan ekonomi sebagai pilar utama kepemimpinannya. Langkah parlemen kali ini dipandang sebagai upaya memperkuat legitimasi hukum bagi kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang akan diambil dalam periode kepemimpinan barunya.

Pengukuhan ini juga menandai stabilitas politik di internal Pyongyang di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah sepanjang tahun 2026.