Hemat BBM, Pemerintah Masih Rumuskan Skema WFH ASN Usai Lebaran

JAKARTA – Pemerintah tengah merumuskan kebijakan kerja fleksibel atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) usai Lebaran 2026. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum akan diterapkan secara menyeluruh.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita sedang merumuskan beberapa kebijakan untuk mengefisienkan sistem kerja kita,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Aceh, Sabtu 21 Maret.

Menurutnya, wacana penerapan WFH bagi ASN muncul sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Meski demikian, ia menekankan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh usai Lebaran.

“Perlu saya luruskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor tertentu agar tidak disalahpahami,” katanya.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menerapkan kebijakan tersebut, mulai dari kesiapan infrastruktur digital, mekanisme pengawasan kinerja, hingga jaminan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi tanggung jawab ASN dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja akan diperkuat jika skema WFH benar-benar diterapkan.

“Prinsipnya, fleksibilitas diberikan untuk meningkatkan kinerja, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Pemerintah saat ini masih melakukan kajian lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kebijakan yang diambil tetap menjaga efektivitas birokrasi sekaligus meningkatkan produktivitas ASN di tengah tuntutan kerja yang semakin dinamis.

Sebelumnya, saat memimpin sidang kabinet persiapan Lebaran di Istana Negara, 13 Maret, Prabowo menginstruksikan jajarannya menyiapkan langkah efisiensi mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah.

Presiden menekankan pemerintah harus memikirkan cara menghemat BBM mengingat pasokan minyak dunia terganggu perang AS-Israel di Iran. Kebijakan efisiensi yang dipelajari di antaranya adalah WFH hingga pengurangan hari kerja.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet, dan melaksanakan penghematan besar-besaran, mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan, dan langkah-langkah penghematan lainnya," kata Prabowo pekan lalu.