JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai mencari penguatan dari sisi hukum untuk melindungi perempuan dan anak. Langkah itu ditempuh dengan menggandeng Kongres Advokat Indonesia (KAI), di tengah makin banyaknya persoalan sosial yang menekan kelompok rentan, dari perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga dampak pinjaman online dan judi online.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan KAI dan Pemkot Administrasi Jakarta Barat di Hotel Ciputra, Selasa, 10 Maret. Di forum itu, isu perlindungan perempuan dan anak muncul sebagai perhatian utama, seiring kenyataan bahwa korban paling rentan kerap datang dari dua kelompok tersebut.
Presiden KAI, Dr. Nasrullah Nawawi, mengatakan masalah yang dihadapi saat ini tak bisa dipandang terpisah-pisah. Menurut dia, ketika ketahanan keluarga melemah, pelanggaran hukum lebih mudah muncul, dan perempuan serta anak biasanya menjadi pihak yang pertama menerima dampaknya.
“Ketahanan keluarga adalah kunci utama. Jika edukasi hukum dan komunikasi di tingkat rumah tangga berjalan baik, potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan,” kata Nasrullah.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pramono Anung Ingatkan Jangan Ada Pemaksaan THR oleh Ormas ke Pengusaha
11 Maret 2026, 08:45
Ia menyinggung sederet persoalan yang kini makin dekat dengan kehidupan keluarga, mulai dari bullying, KDRT, hingga jeratan pinjol dan judol. Untuk itu, KAI membentuk Pergumulan Advokat Keluarga, Wanita, dan Anak, sebuah wadah yang disiapkan untuk memperkuat pendampingan hukum bagi korban dengan pendekatan yang lebih peka.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan kalangan advokat penting karena pemerintah membutuhkan dukungan dari sisi regulasi agar program perlindungan yang dijalankan tidak lemah dalam pelaksanaan.
Saat ini, Jakarta Barat sedang mendorong program Sekolah Aman dan Nyaman serta mengaktifkan Pusat Informasi Konseling Remaja di tingkat SMP dan SMA. Program itu diarahkan agar remaja bisa menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya, terutama di tengah derasnya arus informasi dari media sosial.
“Kami sangat mensyukuri perhatian KAI terhadap perlindungan perempuan dan anak. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, program PIK-R hadir agar remaja bisa menjadi konselor sebaya bagi temannya. Namun, kami di pemerintahan tentu membutuhkan masukan dari aspek hukum agar kebijakan ini memiliki payung regulasi yang kuat,” ujar Iin.
Iin berharap sinergi dengan KAI bisa mempercepat target Jakarta meraih predikat Kota Layak Anak secara paripurna pada 2026-2027. Jakarta Barat sendiri dipilih sebagai locus piloting project untuk kota yang aman dan nyaman bagi anak, perempuan, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Sinergitas ini adalah kunci. Kami sebagai eksekutif perlu komunikasi secara aspek regulasi agar setiap langkah perlindungan kelompok rentan berada di koridor yang tepat. Mari kita bersama-sama mewujudkan Jakarta Barat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga,” kata Iin.
Acara DPD KAI DKI Jakarta itu juga dihadiri Ketua DPD KAI DKI Jakarta Tuti Susilawati, Umar Abdul Aziz, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Holi, jajaran Kecamatan Grogol Petamburan, Kasudin Pendidikan Jakarta Barat II Diding, Anggota DPRD Lampung Tengah Toni Sastra, serta Kornelius Naibaho.
