Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Terobosan Perbaikan Infrastruktur Atasi Banjir Bali

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah terobosan dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di Bali. Khususnya terkait perbaikan infratruktur di Pulau Dewata.

Hal ini disampaikan Huda merespons cuaca ekstrem yang memicu banjir parah di kawasan Sanur, Denpasar, hingga memaksa evakuasi warga dan turis asing menggunakan perahu karet di Jalan Bumiayu, sejak Minggu, 22 Februari, malam.

Huda menilai, banjir yang kini kian sering melanda titik-titik vital pariwisata merupakan ancaman serius bagi eksistensi Bali sebagai destinasi wisata internasional. Jika dibiarkan, menurutnya, citra Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia akan terdegradasi di mata dunia.

“Banjir Bali dalam beberapa waktu terakhir ini terus berulang dan polanya kian parah. Kondisi ini mengancam eksistensi Bali sebagai pusat destinasi wisata internasional. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa, harus ada langkah terobosan agar banjir tidak menjadi agenda rutin setiap musim hujan,” ujar Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu, 25 Februari.

Huda pun menyoroti sinkronisasi isu banjir dengan persoalan sampah yang sebelumnya juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, keluhan pimpinan dunia terkait sampah dan banjir di Bali merupakan indikator nyata adanya kesalahan dalam pengelolaan tata ruang dan wilayah di Pulau Dewata.

“Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengaku mendapat keluhan pimpinan dunia terkait situasi Bali yang penuh sampah. Banjir dan sampah di Bali menjadi indikator adanya kesalahan pengelolaan tata ruang. Pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap berbagai izin pengembangan restoran dan hotel yang mengepung wilayah Bali,” tegasnya.

Politisi PKB itu menambahkan, pelanggaran terhadap wilayah hijau yang seharusnya menjadi kawasan pertanian, serapan air, hingga konservasi telah berimbas pada rusaknya tata kelola air. Huda menilai, masifnya alih fungsi lahan menjadi penyebab utama banjir kini merendam wilayah yang sebelumnya relatif aman.

Karena itu, Huda menekankan sejumlah langkah prioritas yang harus segera dilakukan pemerintah guna memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang nyaman bagi pelancong mancanegara. Menurutnya, Pemerintah pusat dan daerah harus mengaudit ulang perizinan hotel dan restoran, terutama yang berdiri di atas kawasan serapan air atau melanggar aturan sempadan sungai.

“Pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan infrastruktur drainase perkotaan secara menyeluruh dan pengerukan sedimentasi sungai di titik-titik rawan banjir seperti Sanur, Seminyak, dan Kuta,” imbuhnya.

Pimpinan komisi bidang infrastruktur itu menambahkan, upaya pengembalian fungsi kawasan hijau dan lahan pertanian juga harus segera dilakukan. Pengembalian kawasan serapan air ini, kata Huda, akan mencegah limpasan air hujan langsung ke pemukiman.

“Kita harus bertindak cepat. Jika tata ruang tidak dibenahi sekarang, Bali hanya akan tinggal kenangan sebagai destinasi wisata unggulan. Kenyamanan pelancong adalah kunci, dan itu hanya bisa dicapai dengan infrastruktur yang mumpuni dan tata ruang yang berwawasan lingkungan,” pungkasnya.