Setahun Pramono-Rano Pimpin Jakarta, Eksekusi Diminta Konsisten

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno, mulai menunjukkan arah kebijakan yang lebih terfokus.

Namun, ia mengingatkan agar program yang sudah dirancang tak berhenti pada tataran konsep.

Menurut Wibi, penguatan layanan dasar menjadi penanda konsolidasi kebijakan di tahun pertama pemerintahan. Ia menyoroti sektor transportasi publik, pengendalian banjir, hingga penataan kawasan padat dan ruang terbuka hijau sebagai prioritas yang terlihat jelas.

"Ke depan, DPRD mendorong agar program-program tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni atau perencanaan, tetapi benar-benar konsisten dalam eksekusi, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Transparansi anggaran, percepatan belanja infrastruktur, serta penguatan pengawasan lapangan harus menjadi prioritas," kata Wibi kepada wartawan, Minggu, 22 Februari.

Hanya saja, Wibi menilai Jakarta belum lepas dari tiga persoalan klasik ibu kota. Ia menegaskan ketiga isu ini harus menjadi fokus dalam sisa masa jabatan lima tahun ke depan.

Ia mengingatkan masih ada pekerjaan mendasar yang tak bisa ditunda, yakni penanganan banjir, kemacetan, dan kemiskinan. Soal banjir, Wibi menekankan pentingnya penguatan langkah pengendalian, termasuk melalui program normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kami di DPRD akan terus mendukung kerja-kerja eksekutif agar Jakarta semakin terbebas dari persoalan banjir," tutur dia.

Untuk kemacetan, ia menilai pengembangan transportasi publik menjadi kunci. DPRD mendukung penguatan layanan Transjakarta dan integrasi Transjabodetabek hingga menjangkau wilayah penyangga.

"Kita support ekspansi layanan ke wilayah penyangga semakin diperluas, sehingga kemacetan bisa ditekan secara signifikan," ucapnya.

Sementara dalam upaya menekan kemiskinan, Wibi menegaskan keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap menjadi perhatian.

Ia menambahkan, DPRD juga akan mendorong penguatan merit sistem serta soliditas antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program lebih efektif. Fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi saat reses, menurutnya, akan terus dioptimalkan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan eksekutif, baik melalui fungsi pengawasan maupun serap aspirasi saat reses. Persoalan harus diselesaikan di lapangan, dan kami mendengar langsung suara masyarakat," jelas Wibi.