JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026. Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan mengingatkan posisi Indonesia dalam keanggotaannya di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump, yakni tetap berada sebagai negara yang berlandaskan politik bebas aktif.
Adapun Bop merupakan badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari.
“Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan negara),” lanjut mantan Menko PMK itu.
Puan menekankan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945 di mana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional,” jelas Puan.
Pada masa sidang ini, Puan menyebut DPR RI telah memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen negara sahabat. Seperti Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.
“Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global. DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia,” terangnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Rapur DPR Sepakati MK Tidak Punya Wewenang Proses Laporan Adies Kadir Diduga Langgar Etik
19 Februari 2026, 11:27 -
| BERITA
Simalakama Ancaman PM Takaichi, Jumlah Wisatawan China ke Jepang Anjlok 60,7 Persen
18 Februari 2026, 17:03 -
| BERITA
Hasil Perundingan Nuklir Kedua: Iran Ungkap Ada Kemajuan Tapi AS Belum Puas
18 Februari 2026, 15:41
Sementara di bidang ekonomi, Puan memastikan bahwa DPR RI terus mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja.
kemudian di bidang sosial dan budaya, Puan mengatakan, DPR juga akan senantiasa penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan akan terus menjadi prioritas kerja DPR RI.
“Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat," jelasnya.
"Dengan agenda yang jelas dan terukur tersebut, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa,” imbuh Puan.
