Presiden Gabung Board of Peace, GREAT Institute: Sejalan Dasasila Bandung

JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) dinilai selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sikap itu disebut terkait upaya menghentikan kekerasan di Gaza melalui mekanisme sistem internasional.

Direktur Geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa menyebut BoP sebagai instrumen yang lahir dari mandat Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi 2803/2025.

“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Teguh dalam webinar yang digelar Aqsa Working Group, Minggu (1/2/2026).

Resolusi itu meminta Hamas meletakkan senjata, Israel Defense Forces menarik diri dari Gaza, serta mengatur pertukaran sandera hidup dan jenazah. Dokumen tersebut juga menjamin tidak ada warga Gaza dipaksa meninggalkan wilayahnya dan pengungsi dapat kembali.

Tahap berikutnya adalah fase “positive peace”. “Dalam bahasa Dasasila Bandung, fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” kata Teguh.

Ia menilai keputusan Indonesia masuk BoP sejalan dengan posisi politik luar negeri bebas aktif. Teguh juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang akan mengevaluasi keanggotaan jika BoP tidak berjalan sesuai harapan.

“Itu memperlihatkan Indonesia tidak memberi cek kosong untuk digunakan negara mana pun,” ujarnya.

Dalam paparannya, Teguh mengutip kisah hubungan Indonesia–Palestina pada 1992. Saat itu mendiang Yasser Arafat berencana menutup Kedubes Palestina karena krisis keuangan. Presiden Soeharto melalui putranya, Bambang Trihatmodjo, meminta kedutaan tetap buka dan Indonesia membantu operasionalnya.

“Kemerdekaan Palestina telah ada di pikiran setiap kita sejak lama,” kata Teguh.

BoP diluncurkan di Davos, Swiss, dengan partisipasi sejumlah negara. Menurut Teguh, kehadiran Indonesia memberi dimensi diplomatik tambahan dalam menjaga isu perdamaian Palestina tetap berada di agenda global.